Berita

Koordinator MAKI Boyamin Saiman/RMOL

Hukum

MAKI Ingatkan Tidak Main-main di Kasus Korupsi Dana CSR BI

RABU, 09 JULI 2025 | 23:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK untuk tidak main-main dalam penetapan dan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR)  Bank Indonesia (BI).

MAKI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi dana CSR BI tersebut ke hadapan publik.

Diketahui, KPK sebelumnya, telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada 2024. KPK menduga mereka menerima sejumlah dana dari CSR BI.


Namun, identitas dan instansi asal dua tersangka masih dirahasiakan dan belum diumumkan hingga sekarang.

"Dulu sudah pernah diumumkan ada tersangkanya, tapi diralat oleh jubirnya. Dan sekarang katanya ada lagi akan segera diumumkan. Kita minta KPK serius," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Rabu 9 Juli 2025.

Menurut Boyamin, KPK masih terlihat kesulitan dalam mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada. Saksi-saksi yang dipanggil KPK dalam kasus dana CSR BI masih banyak yang tidak datang.

"Buktinya ketika memanggil orang dengan cepat, nyatanya dipanggil tidak cepat. Takutnya, nanti akan molor lagi, penetapan dan pengumuman tersangka, karena saksi-saksi yang dipanggil untuk melengkapi data-datanya tidak datang," tegasnya.

Karena itu, kata dia lagi, MAKI meminta KPK serius dalam menuntaskan kasus korupsi dana CSR BI secepatnya. KPK harus melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap pihak-pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan kasus ini. 

Langkah ini, lanjut Boyamin, harus dilakukan KPK segera, karena apabila tidak bersikap tegas, maka akan banyak saksi-saksi yang mangkir pada pemanggilan kedua, yang berakibat penyelesaian kasus ini menjadi berlarut-larut dan molor. 

"Jadi itu langkah KPK yang harus dilakukan segera. KPK harus melakukan upaya paksa pada pemanggilan berikutnya agar diperoleh data-data dan dokumen yang diperlukan," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia, setelah sebelumnya sempat diralat. 

Namun, lembaga antirasuah belum mengungkap jadwal pengumuman tersangka untuk perkara tersebut.

"Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja ya," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya