Berita

Koordinator MAKI Boyamin Saiman/RMOL

Hukum

MAKI Ingatkan Tidak Main-main di Kasus Korupsi Dana CSR BI

RABU, 09 JULI 2025 | 23:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK untuk tidak main-main dalam penetapan dan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR)  Bank Indonesia (BI).

MAKI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi dana CSR BI tersebut ke hadapan publik.

Diketahui, KPK sebelumnya, telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada 2024. KPK menduga mereka menerima sejumlah dana dari CSR BI.


Namun, identitas dan instansi asal dua tersangka masih dirahasiakan dan belum diumumkan hingga sekarang.

"Dulu sudah pernah diumumkan ada tersangkanya, tapi diralat oleh jubirnya. Dan sekarang katanya ada lagi akan segera diumumkan. Kita minta KPK serius," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Rabu 9 Juli 2025.

Menurut Boyamin, KPK masih terlihat kesulitan dalam mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada. Saksi-saksi yang dipanggil KPK dalam kasus dana CSR BI masih banyak yang tidak datang.

"Buktinya ketika memanggil orang dengan cepat, nyatanya dipanggil tidak cepat. Takutnya, nanti akan molor lagi, penetapan dan pengumuman tersangka, karena saksi-saksi yang dipanggil untuk melengkapi data-datanya tidak datang," tegasnya.

Karena itu, kata dia lagi, MAKI meminta KPK serius dalam menuntaskan kasus korupsi dana CSR BI secepatnya. KPK harus melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap pihak-pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan kasus ini. 

Langkah ini, lanjut Boyamin, harus dilakukan KPK segera, karena apabila tidak bersikap tegas, maka akan banyak saksi-saksi yang mangkir pada pemanggilan kedua, yang berakibat penyelesaian kasus ini menjadi berlarut-larut dan molor. 

"Jadi itu langkah KPK yang harus dilakukan segera. KPK harus melakukan upaya paksa pada pemanggilan berikutnya agar diperoleh data-data dan dokumen yang diperlukan," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia, setelah sebelumnya sempat diralat. 

Namun, lembaga antirasuah belum mengungkap jadwal pengumuman tersangka untuk perkara tersebut.

"Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja ya," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya