Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

RI Kejar Tarif Trump Lebih Rendah dari Negara ASEAN

Kebut Negosiasi ke Washington
RABU, 09 JULI 2025 | 17:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia menargetkan tarif yang lebih rendah dari negara-negara ASEAN, usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap mengenakan tarif 32 persen kepada RI.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limansento dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 9 Juli 2025.

"Kita melihat sekarang posisi 32 persen dan kita inginkan kita lebih rendah dari itu, targetnya kita rendah di ASEAN atau mungkin lebih rendah," kata Haryo kepada wartawan.


Saat ini, Vietnam menjadi salah satu negara ASEAN yang dikenakan tarif paling rendah oleh Trump sebesar 20 persen. Namun barang dari negara lain yang masuk lewat negara tetangga RI itu tetap dikenakan tarif 40 persen.

Selain itu, Trump juga memberikan tarif yang lebih rendah kepada Malaysia dengan besaran 25 persen. Angka tersebut naik sedikit dari tarif yang diumumkan pada April 2025 lalu sebesar 24 persen.

Sementara itu, Thailand dan Kamboja mendapat tarif 36 persen, disusul Laos hingga Myanmar yang dihajar tarif Trump 40 persen.

Saat ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah dijadwalkan bertemu dengan tiga pejabat AS untuk kembali melakukan negosiasi tarif sebelum diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

Haryo mengatakan Airlangga akan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR).

"Pertemuan dengan Lutnick itu kemarin sudah terjadwal. Kemudian dengan Greer dan Bessent itu sedang dalam pengaturan. Nah, itu memastikannya menunggu (Pak Menko) landing dulu ya," kata Haryo.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya