Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

RI Kejar Tarif Trump Lebih Rendah dari Negara ASEAN

Kebut Negosiasi ke Washington
RABU, 09 JULI 2025 | 17:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia menargetkan tarif yang lebih rendah dari negara-negara ASEAN, usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap mengenakan tarif 32 persen kepada RI.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limansento dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 9 Juli 2025.

"Kita melihat sekarang posisi 32 persen dan kita inginkan kita lebih rendah dari itu, targetnya kita rendah di ASEAN atau mungkin lebih rendah," kata Haryo kepada wartawan.


Saat ini, Vietnam menjadi salah satu negara ASEAN yang dikenakan tarif paling rendah oleh Trump sebesar 20 persen. Namun barang dari negara lain yang masuk lewat negara tetangga RI itu tetap dikenakan tarif 40 persen.

Selain itu, Trump juga memberikan tarif yang lebih rendah kepada Malaysia dengan besaran 25 persen. Angka tersebut naik sedikit dari tarif yang diumumkan pada April 2025 lalu sebesar 24 persen.

Sementara itu, Thailand dan Kamboja mendapat tarif 36 persen, disusul Laos hingga Myanmar yang dihajar tarif Trump 40 persen.

Saat ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah dijadwalkan bertemu dengan tiga pejabat AS untuk kembali melakukan negosiasi tarif sebelum diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

Haryo mengatakan Airlangga akan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR).

"Pertemuan dengan Lutnick itu kemarin sudah terjadwal. Kemudian dengan Greer dan Bessent itu sedang dalam pengaturan. Nah, itu memastikannya menunggu (Pak Menko) landing dulu ya," kata Haryo.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya