Berita

Kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan/RMOL

Hukum

Roy Suryo Cs Diminta Tak Lagi Menuduh Jokowi Berijazah Palsu

RABU, 09 JULI 2025 | 17:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Bareskrim Polri sudah rampung.

Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, proses gelar perkara khusus telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan begitu, ia berharap tidak ada lagi permasalahan dan opini miring ke depannya. 

“Kami juga tidak setuju awalnya, namun kami menghormati proses hukum. Nah setelah ini apa?” kata Yakup kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu 9 Juli 2025. 


Menurut Yakup, karena Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) tidak menyertakan novum atau alat bukti baru, maka kasus dugaan ijazah palsu bukan lagi permasalahan hukum. 

“Ya kita lihat bersama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti ini bukan permasalahan hukum lagi,” kata Yakup.

Atas dasar itu, Yakup tak mengerti lagi jika kubu Roy Suryo CS masih tetap menyoal ijazah kliennya. 

“Mungkin semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa, karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya,” kata dia.

Namun demikian, Yakup berharap semua pihak menghargai hak hukum dan hak asasi kliennya untuk tidak lagi dituding memiliki ijazah palsu. Sebab, semua proses hukum sudah rampung dan tidak terbukti. 

“Nah sekarang tolong dong kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi, jangan sampai perkara dibiarkan bergantung sepeti ini,” tuturnya. 

“Untungnya, dengan tadi menurut kami sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi sudah resmi dihentikan. Sehingga, sudah jelas ijazahnya itu asli,” demikian Yakup.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya