Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Politik

Trump Minta RI Tak Kecewa Kena Tarif 32 Persen, Begini Respons Pemerintah

RABU, 09 JULI 2025 | 17:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Indonesia tidak kecewa atas keputusan Presiden Donald Trump yang tetap memberlakukan tarif 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Tarif itu tetap sama seperti yang diumumkan Trump pada April 2025 lalu.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limansento dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 9 Juli 2025.

"Kemarin di surat itu, pemerintah AS menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu kecewa dengan pemerintah AS," kata Haryo.


Menanggapi hal tersebut, Haryo menegaskan bahwa negosiasi antar kedua negara masih terbuka lebar. Ia juga meminta pemerintah AS tidak kecewa dengan Indonesia. 

"Kami pun menyampaikan bahwa AS juga tidak perlu kecewa dengan Indonesia. Artinya perundingan ini masih tetap berlangsung, diskusi ini dan kita akan (menekankan) pihak AS bahwa Indonesia adalah negara yang strategis dalam perdagangan nasional, jadi kita berharap mendapatkan semacam kesepakatan yang lebih baik dari yang ada sekarang," kata Haryo.

Sebelumnya dalam surat yang dikirimkan, Trump menegaskan bahwa hubungan Indonesia-AS seharusnya berjalan secara adil dan saling menguntungkan. 

Namun, Trump menyayangkan defisit perdagangan yang dialami AS dalam hubungan dagang dengan Indonesia, membuat relasi kedua negara jauh dari prinsip keadilan.

“Hubungan kita, sayangnya, jauh dari timbal balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif kepada Indonesia hanya 32 persen kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan,” kata Trump dalam surat tersebut.

Meski demikian, Trump membuka peluang pembebasan tarif jika Indonesia bersedia berinvestasi dan membuka fasilitas manufaktur di wilayah AS.

"Tidak akan ada tarif jika Indonesia, atau perusahaan di dalam negara membuat dan melakukan aktivitas manufaktur di AS. Kami akan memastikan melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk memberikan izin secara cepat, dengan kata lain, hitungan minggu," tambahnya.

Trump turut memperingatkan Indonesia agar tidak mengambil langkah balasan. Ia menuding bahwa berbagai tarif yang dikenakan Indonesia selama ini justru merugikan ekonomi AS.

"Mohon Anda mengerti bahwa tarif yang kami jatuhkan penting untuk mengoreksi tahun-tahun yang berisi tarif dan hambatan perdagangan yang ditetapkan Indonesia terhadap AS, yang memicu defisit perdagangan. Hal ini mengancam ekonomi dan keamanan nasional kami!" tegas Trump.




Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya