Berita

Kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan/RMOL

Hukum

Gelar Pekara Khusus Kasus Ijazah

Kuasa Hukum Jokowi: Penyelidikan Bareskrim Sesuai SOP

RABU, 09 JULI 2025 | 15:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), baru saja usai. Hasilnya, proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri dinyatakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Demikian disampaikan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan kepada wartawan usai menghadiri gelar perkara khusus di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu 9 Juli 2025.

"Jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya, jadi case close," kata Yakup. 


Menurut Yakup, dalam proses gelar perkara khusus, kubu Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar, tidak bisa membuktikan adanya kesalahan pada proses penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. 

Selain itu, kata Yakub, pihak Roy Suryo cs juga tidak menyertakan alat bukti baru atau novum yang dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. 

"Kita tidak melihat lagi ada chance (kasus dilanjutkan). Mereka tidak berhasil menunjukan dimana cacatnya penyelidikan Bareskrim," kata Yakup. 

"Mereka juga tidak berhasil memberikan novum (atau) bukti baru, ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti," sambungnya.

Sekadar informasi, proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlangsung sekitar lima jam, dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya