DKPP Minta Anggaran Rp188 Miliar

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menambah pagu anggaran untuk tahun 2026. 

Ketua DKPP, Heddy Lugito mengatakan, pagu anggaran 2026 yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terbilang belum mencukupi untuk membiayai operasional dan non operasional.

"Total anggaran (yang dibutuhkan DKPP) di luar pagu indikatif tahun 2026 yang sudah ditetapkan sebesar Rp188,423 miliar," ujar Heddy dalam keterangannya, Rabu 9 Juli 2025.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Heddy menjelaskan, pagu indikatif DKPP untuk tahun 2026 ditetapkam hanya sebesar Rp21.776.030.000 (Rp21 miliar).

Menurut Heddy, jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional DKPP untuk tahun depan.

"Mohon dukungan untuk tambahan untuk di luar pagu indikatif, sehingga semoga ke depan DKPP bisa bekerja sesuai harapan masyarakat," kata Heddy.

Lebih lanjut, Heddy memberikan contoh program yang harus dilanjutkan pihaknya, yaitu Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) pada 2026.

"(IKEPP) untuk memberi gambaran kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sudah ada penyelenggara pemilu yang diberhentikan dan diberi peringatan keras tapi masih saja ada yang melanggar?" kata Heddy.

Oleh karena itu, Heddy berharap anggaran DKPP untuk tahun 2026 bisa ditambahkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR RI, untuk menunjang program kerja yang dianggap penting seperti IKEPP.

"Itu juga akan kami lakukan penelitian kenapa daerah-daerah ini sangat besar pelanggaran etiknya. Sama-sama di Jawa misalnya, Kenapa Sumatera? Kenapa Sumatera Utara? Kenapa Aceh? Apa yang mempengaruhi sehingga pelanggaran sangat besar,” demikian Heddy.