Berita

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limansento/RMOL

Politik

Pemerintah RI Kaget Kena Tarif Trump 32 Persen

RABU, 09 JULI 2025 | 15:15 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia mengaku terkejut atas keputusan Amerika Serikat (AS) yang tetap mengenakan tarif 32 persen kepada RI. Besaran tarif tersebut tidak berubah dari pengumuman April 2025 lalu.

“Tentu kita juga surprise juga ya dengan keputusan pertama bahwa dia keluar sebelum tanggal 9 Juli ya,” kata Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limansento, dalam konferensi pers, di Jakarta,  Rabu 9 Juli 2025.

Meski demikian, Haryo melihat Presiden Donald Trump kemungkinan mempertimbangkan tarif tersebut secara global, tidak lagi menghitung negara per negara. Indonesia sendiri, lanjut Haryo telah menyampaikan proposal negosiasi dengan dokumen yang lengkap.


“Kita sudah menyampaikan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan pun demikian dengan pihak AS. Jadi sudah selesai di level tim negosiasi namun keputusan tentu tetap ada pada Presiden Trump ya,” kata Haryo.

Ia mengatakan bahwa ruang negosiasi masih terbuka lebar antara kedua negara, terlebih, Menko Airlangga Hartarto saat ini sudah terbang ke Washington DC untuk membicarakan tarif tersebut secara langsung.

“Nah jadi kita ingin menunjukkan sekali lagi dan kita belum menganggap ini selesai, karena di surat mereka juga menyampaikan bahwa (kebijakan ini berlaku) Agustus dan kemudian juga saya merasa lewat Agustus pun ini negosiasi juga belum selesai. Nah jadi kesempatan masih terbuka untuk kita,” kata Haryo.

Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah telah menawarkan paket dagang berupa penambahan impor mineral, gas, hingga investasi senilai 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp551 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari defisit dagang AS dengan Indonesia.

"Jadi kita trade defisit Amerika terhadap Indonesia 19 miliar dolar. Tetapi yang kita offer pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi, yaitu 34 miliar dolar AS,"kata Airlangga pada konferensi pers 3 Juli 2025.




Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya