Berita

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti/RMOL

Bisnis

Utang Kian Jumbo, Pengelolaan APBN Jangan Asal-asalan

RABU, 09 JULI 2025 | 14:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini diungkapnya dalam diskusi publik bertema “Penerimaan Loyo, Utang Kian Jumbo”, yang disiarkan di kanal YouTube Indef, Rabu, 9 Juli 2025.

"Jadi APBN ini kan jantung ekonomi rakyat, kalau APBN loyo karena penerimaannya kurang, ibarat darah kurang jadi tidak semangat, staminanya kurang kuat. Sehingga perlu adanya pengelolaan defisit fiskal yang sangat harus berhati-hati," kata Esther.


Ia menyoroti pelebaran defisit fiskal dari 2,45 persen menjadi 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berpotensi menambah beban utang negara. 

Esther juga mengkritisi pola penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang sering dipaksakan demi memenuhi target serapan, meskipun programnya telah mencapai target. 

Ia mengusulkan agar pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan Key Performance Indicators (KPI) agar efisiensi tetap terjaga.

“Kalau KPI sudah tercapai tapi anggaran tidak terserap semua, itu seharusnya tidak jadi masalah. Tapi sekarang justru jadi momok karena tahun berikutnya anggarannya bisa dipotong,” jelasnya.

Ia memperingatkan bahwa jika belanja negara ditekan terlalu ketat di tengah penerimaan negara yang lesu, potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa melambat. 

“Jadi penggunaan alokasi APBN dalam hal ini pengeluaran pemerintah harus hati-hati dan harus bijak, tidak asal, 'oh kita dapat uang dari utang banyak', tapi ternyata pengelolaannya tidak bijak," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya