Berita

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti/RMOL

Bisnis

Utang Kian Jumbo, Pengelolaan APBN Jangan Asal-asalan

RABU, 09 JULI 2025 | 14:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini diungkapnya dalam diskusi publik bertema “Penerimaan Loyo, Utang Kian Jumbo”, yang disiarkan di kanal YouTube Indef, Rabu, 9 Juli 2025.

"Jadi APBN ini kan jantung ekonomi rakyat, kalau APBN loyo karena penerimaannya kurang, ibarat darah kurang jadi tidak semangat, staminanya kurang kuat. Sehingga perlu adanya pengelolaan defisit fiskal yang sangat harus berhati-hati," kata Esther.


Ia menyoroti pelebaran defisit fiskal dari 2,45 persen menjadi 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berpotensi menambah beban utang negara. 

Esther juga mengkritisi pola penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang sering dipaksakan demi memenuhi target serapan, meskipun programnya telah mencapai target. 

Ia mengusulkan agar pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan Key Performance Indicators (KPI) agar efisiensi tetap terjaga.

“Kalau KPI sudah tercapai tapi anggaran tidak terserap semua, itu seharusnya tidak jadi masalah. Tapi sekarang justru jadi momok karena tahun berikutnya anggarannya bisa dipotong,” jelasnya.

Ia memperingatkan bahwa jika belanja negara ditekan terlalu ketat di tengah penerimaan negara yang lesu, potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa melambat. 

“Jadi penggunaan alokasi APBN dalam hal ini pengeluaran pemerintah harus hati-hati dan harus bijak, tidak asal, 'oh kita dapat uang dari utang banyak', tapi ternyata pengelolaannya tidak bijak," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya