Berita

Kampanye sekolah swasta gratis di Jakarta/Ist

Nusantara

Sekolah Swasta Gratis cuma Pepesan Kosong

SELASA, 08 JULI 2025 | 22:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penerapan Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, yang dimulai pada Juli 2025, mendapat sorotan dan kritik.

Meskipun bertujuan baik untuk memberikan akses pendidikan lebih luas, beberapa pihak khawatir akan efektivitas dan dampak kebijakan ini. Kritik mencakup potensi ketidaktepatan sasaran, kekhawatiran tentang kualitas pendidikan, dan tantangan dalam implementasi.

Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah menilai Program Sekolah Swasta Gratis yang mulai diterapkan di 40 sekolah di Jakarta cuma 'pepesan kosong' karena ketidakjelasan dalam implementasinya.


"Fakta di lapangan tidak ada yang gratis," kata Endriansah dalam keterangannya, Selasa 8 Juli 2025.

Menurut Endriansah, program yang seharusnya membawa angin segar bagi dunia pendidikan ternyata hanya janji manis. Hal ini dampaknya akan sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang telah menaruh harapan besar.

FPPJ secara khusus menyoroti ketiadaan transparansi terkait Program Sekolah Swasta Gratis. Terlebih, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dalam klarifikasinya menyatakan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Bersama sudah berjalan, namun untuk Sekolah Swasta Gratis masih menunggu regulasinya.

Pernyataan ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan menguatkan dugaan FPPJ.

Oleh karena itu, FPPJ mendesak Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Disdik, untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan terbuka mengenai mekanisme, kriteria penerima, dan alokasi anggaran Program Sekolah Swasta Gratis.

"Jika benar ada pihak-pihak yang sengaja menggulirkan program ini tanpa perencanaan matang atau dengan tujuan yang tidak semestinya, maka tindakan tegas harus diambil," tegas Endriansah.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya