Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus/RMOL

Politik

Deddy Yevri Sitorus:

Lebih Bagus Gibran Berkantor di Papua daripada Bagi-bagi Skincare

SELASA, 08 JULI 2025 | 18:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua merupakan keputusan yang baik. 

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu lebih baik menjalankan tugas Kepala Negara untuk berkantor di Papua, ketimbang hanya bagi-bagi skincare kepada masyarakat.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan Gibran kerap membagi-bagikan skincare kepada warga. Padahal, masih banyak tugas negara yang lebih urgent.


Legislator PDIP ini berharap, Gibran bisa lama tinggal atau berkantor di Papua. Mengingat, banyak persoalan yang harus diurusi di Bumi Cendrawasih itu. 

“Mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik,” kata Deddy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 8 Juli 2025.

Ditanya lebih jauh mengenai adanya anggapan bahwa penugasan berkantor di Papua adalah upaya Presiden Prabowo “membuang” Gibran, Deddy enggan beranggapan negatif. 

“Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate tiga juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali, enggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. 

Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). 

Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa 8 Juli 2025.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya