Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus/RMOL

Politik

Deddy Yevri Sitorus:

Lebih Bagus Gibran Berkantor di Papua daripada Bagi-bagi Skincare

SELASA, 08 JULI 2025 | 18:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua merupakan keputusan yang baik. 

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu lebih baik menjalankan tugas Kepala Negara untuk berkantor di Papua, ketimbang hanya bagi-bagi skincare kepada masyarakat.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan Gibran kerap membagi-bagikan skincare kepada warga. Padahal, masih banyak tugas negara yang lebih urgent.


Legislator PDIP ini berharap, Gibran bisa lama tinggal atau berkantor di Papua. Mengingat, banyak persoalan yang harus diurusi di Bumi Cendrawasih itu. 

“Mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik,” kata Deddy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 8 Juli 2025.

Ditanya lebih jauh mengenai adanya anggapan bahwa penugasan berkantor di Papua adalah upaya Presiden Prabowo “membuang” Gibran, Deddy enggan beranggapan negatif. 

“Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate tiga juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali, enggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. 

Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). 

Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa 8 Juli 2025.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya