Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus/RMOL

Politik

Deddy Yevri Sitorus:

Lebih Bagus Gibran Berkantor di Papua daripada Bagi-bagi Skincare

SELASA, 08 JULI 2025 | 18:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua merupakan keputusan yang baik. 

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu lebih baik menjalankan tugas Kepala Negara untuk berkantor di Papua, ketimbang hanya bagi-bagi skincare kepada masyarakat.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan Gibran kerap membagi-bagikan skincare kepada warga. Padahal, masih banyak tugas negara yang lebih urgent.


Legislator PDIP ini berharap, Gibran bisa lama tinggal atau berkantor di Papua. Mengingat, banyak persoalan yang harus diurusi di Bumi Cendrawasih itu. 

“Mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik,” kata Deddy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 8 Juli 2025.

Ditanya lebih jauh mengenai adanya anggapan bahwa penugasan berkantor di Papua adalah upaya Presiden Prabowo “membuang” Gibran, Deddy enggan beranggapan negatif. 

“Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate tiga juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali, enggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. 

Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). 

Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa 8 Juli 2025.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya