Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Ist

Bisnis

Tawaran Investasi Jumbo RI Ditolak, Ekonom: Trump Tidak Mau Mendengar

SELASA, 08 JULI 2025 | 16:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia gagal membujuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menurunkan tarif dagang. 

Negeri Paman Sam itu tetap memberlakukan tarif tinggi 32 persen untuk semua produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, sama seperti pengumuman sebelumnya pada April 2025 lalu.

Dalam suratnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Trump menyayangkan besarnya defisit neraca dagang dengan Indonesia, yang menurutnya tidak mencerminkan hubungan dagang yang berpinsip timbal balik.


“Hubungan kita, sayangnya, jauh dari timbal balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif kepada Indonesia hanya 32 persen kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan,” bunyi surat tersebut, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

Menanggapi keputusan itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai sikap Trump memang tidak memberi ruang bagi kompromi. Menurutnya, jalur negosiasi yang ditempuh Indonesia tidak diindahkan oleh Presiden AS tersebut.

"Trump memang unilateralist sejati. Tidak mau mendengar pihak lain. Kesempatan negosiasi hanya jargon (formalitas) saja, berbagai hal yang dibahas dalam negosiasi dianggap angin lalu," kata Wijayanto kepada RMOL.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat, meski hasilnya tetap tidak memuaskan. 

"Pemerintah tidak gagal, situasi dan posisi kita memang rumit, dan kita sudah benar untuk tidak mengorbankan sovereignity hanya untuk mendapatkan keringanan tarif,"lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menawarkan paket dagang kepada AS untuk meredam rencana tarif tersebut. Tawaran itu berupa penambahan impor mineral, gas, hingga investasi senilai 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp 551 triliun.

"Jadi kita trade defisit Amerika terhadap Indonesia 19 miliar dolar. Tetapi yang kita offer pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi, yaitu 34 miliar dolar AS,"kata Airlangga pada konferensi pers 3 Juli 2025.

Airlangga juga sempat menargetkan agar tarif Indonesia bisa ditekan di bawah tarif AS terhadap Vietnam yang sebesar 20 persen. Namun, target itu gagal tercapai, dengan AS tetap memberlakukan tarif  32 persen.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya