DPR Yakin Kebijakan Trump Masih Bisa Dinego

Tarif resiprokal sebesar 32 persen yang ditetapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia diyakini masih bisa dinego.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono meyakini, kebijakan Presiden Donald Trump usai Indonesia masuk BRICS itu belum final.

"Masih ada ruang negosiasi ulang, kita ingin meningkatkan alutsista kah? Ataukah itu pesawat angkut, atau juga kapal. Banyak kebutuhan kita yang merupakan produksi asli Amerika," ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Suka tidak suka, kebijakan Trump itu berpotensi memicu efek domino terhadap berbagai sektor penting dalam negeri, mulai dari industri, perbankan, hingga perekonomian nasional secara menyeluruh.

"Banyak hal agak mengkhawatirkan, dampaknya ke perindustrian, perbankan, dan juga bisa berdampak kepada perubahan ekonomi kita," lanjut Dave.

Politisi Golkar ini lantas mengungkit upaya pemerintah, termasuk Danantara yang telah membahas peluang investasi langsung di AS sebagai salah satu strategi mempermudah proses produksi dan pengadaan barang kebutuhan domestik Indonesia.

Mengenai dampak jangka panjang, Dave menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Namun, ia mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kerja sama internasional dengan berbagai pihak.

"Sekarang Presiden sudah memiliki langkah-langkahnya dengan membangun kerja sama dengan OECD, BRICS, terus membuka pangsa pasar baru, sehingga kita tidak sepenuhnya bergantung pada satu sisi," pungkasnya.