Koordinasi Pemprov dan Pempus Penting Cegah Tumpang Tindih Proyek Galian

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saling berkoordinasi terkait jadwal proyek galian.

Ketua Komisi D Yuke Yurike menekankan, koordinasi lintas dinas sangat penting untuk menghindari tumpang tindih proyek galian di Jakarta.

Koordinasi tersebut dapat meliputi perencanaan yang matang. Sehingga meminimalisasi dampak kemacetan dan kesemrawutan arus lalu lintas.

Perencanaan dimaksud bisa meliputi jalur alternatif untuk pejalan kaki, penandaan lokasi yang jelas, hingga percepatan proses galian.

“Termasuk perencanaan dan timeline, jangan sampai tumpang tindih,” katanya seperti dikutip redaksi melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 Juli 2025.

Ia juga meminta, Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Pempus). Tujuannya, tidak ada proyek galian pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan pada waktu yang sama.

“Kalau bisa bareng-bareng, kalau sama jalurnya kita minta semua dinas termasuk pemerintah harus saling berkoordinasi,” saran Yuke.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus melibatkan kecamatan dan kelurahan. Dengan begitu, sosialisasi rencana proyek galian dapat optimal.

Bersama-sama aparatur kecamatan dan kelurahan, maka masyarakat bisa mendapat informasi tentang rencana, tujuan, dampak, dan manfaat proyek galian.

Selanjutnya, masyarakat mendapat pemahaman dan mempersiapkan diri. Seperti, menyesuaikan rute perjalanan karena penutupan jalan sementara dampak proyek galian.

“Harus mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan biar nggak banyak warga yang mempertanyakan,” tandas Yuke.