Berita

Ilustrasi/Ist

Publika

Kopdes Merah Putih dan Paksaan

Oleh: Suroto*
SELASA, 08 JULI 2025 | 04:41 WIB

DUNIA hari ini memang banyak yang terkena efek myopik untuk melihat sesuatu itu hanya yang dekat dengannya, seperti melihat koperasi dalam keseharian yang hanya dipahami sebagai organisasi - mikro, bahkan hanya sebagai  jenis jenis badan usaha semata. 

Padahal, koperasi itu bukan hanya urusan imanen, penuhi kebutuhan pragmatis sehari hari tapi juga yang spiritual, transendental...penuhi kewajiban alam untuk ciptakan keadilan dan kemanusiaan.

Koperasi desa yang dari sejak awal bertentangan dengan  prinsip dan nilai koperasi seperti kemandirian, otonomi, demokrasi, partisipasi sadar warga  sebagai kekuatan koperasi agar langgeng, justru sesungguhnya berfungsi meruntuhkan ideologi koperasi. Ciptakan koperasi palsu, quasi koperasi. 


Negara yang ciptakan tekanan struktural untuk melegitimasi Koperasi Desa yang top down dan koersif, memaksa sebagai bentuk koperasi itu sudah cacat dari sejak dikonsep dan teori. Sehingga tak layak disebut sebagai koperasi. 

Salah seorang insan yang pernah mengabdikan diri pada Credit Union (CU) dan posisi sekarang menjadi Kepala Desa mengaku sangat dilematis dengan Koperasi Merah Putih. Di satu sisi ia sangat paham tentang Perkoperasian, tapi di sisi lain sebagai Kepala Desa, pihaknya mendapat tekanan agar tetap membentuk Kopdes Merah Putih. Jika tidak membentuk Kopdes Merah Putih maka Dana Desa tidak dicairkan tahap berikutnya. 
 
Saya pun menyarankan untuk buat perlawanan. Mereka tidak punya hak untuk menahan hak anda dan anda tidak melanggar apapun. Mereka yang berani mengancam anda yang  melanggar Konsitusi dan UU. Kalau  anda berani menyatakan secara terbuka maka akan banyak yang membela anda...Saat ini, bangsa ini  butuh keberanian untuk melawan kebobrokan....jangan remehkan diri anda, anda sangat kuat. Lawan!

Ini hanya pernyataan salah satunya. Di berbagai forum lain saya mendengar ancaman ancaman serupa. Beginikah cara mengelola republik ini?

*Penulis adalah Ketua Asosiasi Kades Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya