Berita

Ilustrasi/Ist

Publika

Kopdes Merah Putih dan Paksaan

Oleh: Suroto*
SELASA, 08 JULI 2025 | 04:41 WIB

DUNIA hari ini memang banyak yang terkena efek myopik untuk melihat sesuatu itu hanya yang dekat dengannya, seperti melihat koperasi dalam keseharian yang hanya dipahami sebagai organisasi - mikro, bahkan hanya sebagai  jenis jenis badan usaha semata. 

Padahal, koperasi itu bukan hanya urusan imanen, penuhi kebutuhan pragmatis sehari hari tapi juga yang spiritual, transendental...penuhi kewajiban alam untuk ciptakan keadilan dan kemanusiaan.

Koperasi desa yang dari sejak awal bertentangan dengan  prinsip dan nilai koperasi seperti kemandirian, otonomi, demokrasi, partisipasi sadar warga  sebagai kekuatan koperasi agar langgeng, justru sesungguhnya berfungsi meruntuhkan ideologi koperasi. Ciptakan koperasi palsu, quasi koperasi. 


Negara yang ciptakan tekanan struktural untuk melegitimasi Koperasi Desa yang top down dan koersif, memaksa sebagai bentuk koperasi itu sudah cacat dari sejak dikonsep dan teori. Sehingga tak layak disebut sebagai koperasi. 

Salah seorang insan yang pernah mengabdikan diri pada Credit Union (CU) dan posisi sekarang menjadi Kepala Desa mengaku sangat dilematis dengan Koperasi Merah Putih. Di satu sisi ia sangat paham tentang Perkoperasian, tapi di sisi lain sebagai Kepala Desa, pihaknya mendapat tekanan agar tetap membentuk Kopdes Merah Putih. Jika tidak membentuk Kopdes Merah Putih maka Dana Desa tidak dicairkan tahap berikutnya. 
 
Saya pun menyarankan untuk buat perlawanan. Mereka tidak punya hak untuk menahan hak anda dan anda tidak melanggar apapun. Mereka yang berani mengancam anda yang  melanggar Konsitusi dan UU. Kalau  anda berani menyatakan secara terbuka maka akan banyak yang membela anda...Saat ini, bangsa ini  butuh keberanian untuk melawan kebobrokan....jangan remehkan diri anda, anda sangat kuat. Lawan!

Ini hanya pernyataan salah satunya. Di berbagai forum lain saya mendengar ancaman ancaman serupa. Beginikah cara mengelola republik ini?

*Penulis adalah Ketua Asosiasi Kades Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya