Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil/Ist

Politik

Prabowo Butuh Wapres yang Bisa Kurangi Beban

SENIN, 07 JULI 2025 | 11:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto butuh sosok wakil presiden (wapres) yang dapat mengurangi bebannya, karena wapres saat ini, Gibran Rakabuming Raka dianggap tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, untuk tidak menimbulkan preseden buruk, maka perlu dilakukan pemberhentian terhadap Wapres Gibran sesuai dengan aturan yang ada pada UUD 1945 dan UU yang berkaitan.

"Wakil presiden hari ini harus diberhentikan atas kajian-kajian dari DPR dan MPR yang kemudian mewakili seluruh suara masyarakat Indonesia untuk membawa roda pemerintahan, roda kenegaraan, dan kemudian sejalan dengan visi-misi presiden," kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin, 7 Juli 2025.


"Seyogyanya presidenlah yang menunjuk siapa kira-kira orang yang cocok bekerja dengan dia," imbuhnya.

Karena kata Kang Tamil, menuju tahun-tahun ke depan sangat tidak mudah dengan ketidakpastian global, serta dihadapkan dengan pintu-pintu resesi ekonomi.

"Saya sepakat dengan apa yang digulirkan oleh para purnawirawan-purnawirawan itu, bahwa apa, melihat sampai hari ini, kita butuh sosok yang lebih dari Gibran ini yang bisa mengimbangi estafetivitas dari Prabowo Subianto," jelas Kang Tamil.

Akademisi Universitas Dian Nusantara ini melihat, Presiden Prabowo saat ini seperti kewalahan bekerja sendiri. Di satu sisi harus menyeimbangkan pandangan dunia internasional agar tetap hormat dengan Indonesia, di sisi lain banyak tugas di dalam negeri yang harus ditangani.

"Nah lalu wapres itu apa? Wapres itu seyogyanya harus bermetamorfosa sebagai ibu rumah tangga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Artinya Gibran ini harus paham terhadap tata kelola anggaran, dan lain sebagainya," terang Kang Tamil.

Selain itu kata Kang Tamil, wapres juga harus mengkaji, membuat rapat dengan para menteri-menteri, serta duduk bersama presiden untuk memberikan masukan-masukan. Sehingga beban tugas presiden berkurang.

"Nah hari ini kita lihat kewalahan. Nah jadi karena poin-poin itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan para purnawirawan itu untuk kira-kira DPR dan MPR dalam hal ini boleh mempertimbangkan untuk mengkaji apakah usulan pemberhentian Gibran dari Wakil Presiden itu bisa dilaksanakan atau tidak," pungkasnya.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Kaharuddin Djenod Kembali Pimpin PT PAL Indonesia

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:50

Nusron Bersama Wamenhan dan KSAU Bahas Penataan Aset Pertanahan TNI AU

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:27

Gatot Nurmantyo Berharap Presiden Keluarkan Dekrit Sesuai Amanat AD/ART Gerindra

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:59

Anies Baswedan dan Suara Kentongan

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:35

Rocky Gerung: Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:12

Wali Kota Agustina Gelar Nobar Dukung Celyna Grace di Indonesian Idol Season XIV

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:54

UUD 2002 Berhasil Bikin Kekayaan Indonesia Dirampok Besar-besaran

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:31

PT PAL Indonesia Bukukan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 108,58 Persen

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:13

Keterwakilan 30 Persen Perempuan Jangan Cuma Formalitas bagi Parpol

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:47

Pasal Kerugian Negara Dianggap Tidak Efektif Berantas Korupsi

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:25

Selengkapnya