Guatemala Sebut Inisiatif Otonomi Sahara Maroko Serius, Kredibel, dan Realistis

Pemerintah Guatemala kembali menyuarakan dukungan kuatnya terhadap integritas teritorial Maroko dengan menyatakan bahwa prakarsa otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko pada tahun 2007 merupakan satu-satunya jalan serius dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa berkepanjangan di wilayah Sahara.

Dalam konferensi pers bersama di Rabat, Menteri Luar Negeri Guatemala, Carlos Ramiro Martinez Alvarado, menyebut bahwa pendekatan Maroko adalah dasar paling realistis untuk mencapai resolusi damai atas konflik regional yang telah berlangsung lama.

“Prakarsa otonomi yang diajukan oleh Maroko adalah satu-satunya dasar yang serius, kredibel, dan realistis untuk bergerak menuju kesepakatan yang langgeng demi penyelesaian definitif konflik buatan ini, dengan sepenuhnya menghormati integritas teritorial Kerajaan dan kedaulatan nasionalnya,” ungkap Martinez Alvarado dalam sebuah pernyataan yang dilihat redaksi pada Minggu, 6 Juli 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita. Keduanya menegaskan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.

Lebih lanjut, Martinez Alvarado menyampaikan dukungan penuh Guatemala terhadap segala upaya yang dilakukan Maroko dalam menyelesaikan isu Sahara melalui solusi politik yang realistis, pragmatis, langgeng, dan dapat diterima bersama.

Guatemala telah menunjukkan sikap diplomatik aktif dalam mendukung posisi Maroko, termasuk menjadi negara Amerika Latin pertama yang membuka Konsulat Jenderal di kota Dakhla, Sahara Barat, pada Desember 2022. Langkah ini dianggap sebagai pengakuan de facto atas kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut.

Pertemuan bilateral ini juga memperkuat hubungan kedua negara yang kian erat, khususnya di bidang kerja sama politik, diplomatik, dan ekonomi. 

Maroko dan Guatemala sama-sama menekankan pentingnya stabilitas dan penyelesaian damai di kawasan yang selama ini menjadi sumber ketegangan geopolitik di Afrika Utara.