Berita

Ketua Fraksi Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono (RMOL).

Politik

Eks TKN Prabowo-Gibran Calon Dubes Malaysia Bukan Politik Balas Jasa

MINGGU, 06 JULI 2025 | 16:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Gerindra menepis anggapan Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi calon dubes hanya karena politik balas jasa.

Raden Dato yang sudah menjalani fit and proper test sebagai calon dubes di Komisi I DPR diketahui merupakan mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

"Kami tidak melihat seperti itu ya. Kita melihat seluruh calon duta besar yang diajukan mempunyai kapasitas, jam terbang, track record yang baik," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu, 6 Juli 2025.


Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo salah satu dari 24 nama yang mengikuti fit and proper test calon dubes untuk negara sahabat dan utusan tetap misi diplomatik. Fit and proper test dilaksanakan maraton oleh Komisi I DPR selama dua hari sejak kemarin hingga Minggu sore, 5-6 Juli 2025. Raden Dato sendiri dipilih Prabowo untuk menjadi dubes RI di Malaysia.

Budisatrio menegaskan calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR memiliki kapasitas dan jam terbang terbaik. Dia menerangkan seluruh calon dinilai dari pengalaman serta jaringan yang mereka miliki di negara-negara yang akan ditempati.

"Saya katakan tadi dari fit and proper test yang sudah dilakukan dua hari ini kami melihat melalui pengalaman-pengalaman mereka, jaringan-jaringan yang mereka miliki, mereka akan mampu untuk bertugas dimana mereka akan bertugas," katanya.

Disinggung mengenai seluruh fraksi sepakat dengan didapuknya Iman Kusumo sebagai dubes RI di Malaysia, Wakil Ketua Komisi I DPR ini enggan berandai-andai.

"Saya tidak bilang demikian, ya. Kami semua fraksi tadi sudah melakukan rapat internal. Dan hasil catatan semua yang telah dilalui oleh fit and proper test dua hari ini akan dilaporkan kepada pimpinan DPR," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya