Tanpa Sanksi Tegas, Kasus Penyalahgunaan Surat Menteri Bisa Terus Berulang

Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurrahman, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 4 Juli 2025.

Kehadiran Maman ke lembaga antirasuah itu  untuk mengklarifikasi surat berkop Kementerian UMKM yang meminta para duta besar Indonesia di Eropa mendampingi istri Maman, Agustina Hastarini, selama melakukan kunjungan ke Eropa.

Ray menyebut klarifikasi yang disampaikan  memuat dua poin penting. Pertama, bahwa seluruh pembiayaan perjalanan istri Menteri bersumber dari dana pribadi, bukan dari anggaran negara. 

Kedua, surat permohonan pendampingan yang beredar tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan dan bukan atas perintah sang Menteri.

Namun, menurut Ray, penjelasan tersebut justru mempertegas bahwa surat itu memang benar adanya. 

“Surat itu tidak dibantah hoaks misalnya, dengan menyatakan surat itu tidak berdasarkan perintah beliau, tidak berdasarkan pengetahuan beliau, tentu saja surat itu benar adanya,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui video yang diunggah di Facebook, Minggu 6 Juli 2025.

Ray juga mengaitkan kasus ini dengan peristiwa serupa yang pernah terjadi pada awal pembentukan Kabinet Prabowo. Saat itu, Menteri Desa, Yandri Susanto, juga dikritik karena penggunaan kop surat kementerian untuk undangan acara kekeluargaan.

Klarifikasi yang disampaikan pun serupa, yakni bahwa surat tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah dari sang Menteri.

“Kalau surat itu bukan berdasarkan perintah dan tidak berdasarkan pengetahuan sang menteri maka atas dasar apa staf-staf ini mengeluarkan surat?" tanya Ray.

Ia menekankan pentingnya evaluasi di internal kementerian atas kejadian ini. Menurutnya, jika tidak ada tindak lanjut atau sanksi yang diberikan, maka dikhawatirkan peristiwa serupa akan terus terulang.

Ray turut menyayangkan bahwa peristiwa ini justru dilakukan oleh menteri-menteri muda yang seharusnya membawa semangat perubahan. 

"Sangat disayangkan anak muda yang masuk dalam anggota kabinet Prabowo tidak mencerminkan satu perilaku politik baru yang betul-betul sangat sensitif terhadap penggunaan kekuasaan," pungkasnya.