Berita

Wapres Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Tak Proses Tuntutan Pemakzulan Gibran, DPR Hina Rakyat

MINGGU, 06 JULI 2025 | 02:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Alasan DPR tidak segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sangat menghina kecerdasan publik. 

Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buni Yani dikutip Minggu 6 Juli 2025.

DPR mengatakan surat tuntutan itu belum sampai meja Ketua DPR Puan Maharani. “Belum lihat. Ini baru masuk masa sidang. Semua surat yang diterima masih di tata usaha,” kata Puan pada Selasa, 24 Juni 2025.


Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaminkan pernyataan Puan itu. Dasco mengatakan surat Forum Purnawirawan TNI itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. 

Surat itu, kata Dasco, dikirim pada masa reses DPR pada awal Juni 2025 sehingga belum sampai meja pimpinan DPR ketika sidang paripurna pertama dimulai pada hari itu.

Ketika kembali ditanya wartawan pengenai nasib surat para purnawirawan itu pada Selasa, 1 Juli 2025, atau sepekan setelah itu, Puan mengaku masih juga belum menerima surat.

"Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya. Masih banyak surat yang menumpuk," kata Puan.

Buni Yani mengatakan, pernyataan Puan ini membuat rakyat marah. Sebab Puan menganggap rakyat bodoh sehingga seenaknya melontarkan pernyataan tidak masuk akal yang sangat menghina kecerdasan orang waras pada umumnya. 

"Bayangkan saja, organisasi sebesar DPR yang dibiayai oleh rakyat, yang karyawannya dibayar dari pajak rakyat, begitu susah menemukan surat penting dengan alasan “surat yang menumpuk”?" kata Buni Yani.





Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya