Kemenham Jangan Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi

Pernyataan kontroversial Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), Thomas Harming Suwarta, yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan bagi tujuh tersangka kasus perusakan rumah singgah dan pembubaran kegiatan rohani di Cidahu, Sukabumi ditanggapi Anggota DPR RI Komisi I, Abraham Sridjaja.

Dia menyayangkan sikap tersebut karena bisa mencoreng kredibilitas Kemenham sebagai institusi yang seharusnya berdiri tegak membela hak asasi manusia, bukan sebaliknya.

“Alih-alih fokus pada perlindungan korban dan penegakan hukum, narasi soal ‘bahaya mispersepsi’ justru memberi kesan bahwa negara memaklumi tindakan intimidasi terhadap anak-anak dan pengerusakan rumah retret di mana ada anak-anak kecil yang sedang beribadah,” kata Abraham lewat keterangan resminya, Jumat 4 Juli 2025.

Abraham melanjutkan, jika ingin menempuh jalur perdamaian, tentu ini langkah yang baik dan konstruktif. Namun ia menolak keras keterlibatan Kemenham sebagai penjamin penangguhan penahanan bagi para pelaku.

“Coba kita pikirkan bersama: ini adalah tindakan kriminal yang nyata dan berpotensi melanggar HAM. Lalu Stafsus Kemenham mengatakan akan menjadi penjamin agar tujuh orang ini ditangguhkan penahanannya? Di mana letak logikanya?” tambahnya.

Abraham menegaskan bahwa Kemenham seharusnya berpihak pada prinsip keadilan dan konstitusi, bukan terlibat dalam langkah-langkah yang justru melemahkan penegakan hukum.

“Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun pada praktik intoleransi. Kalau negara sendiri malah memberikan kesan melindungi pelaku, maka itu adalah kemunduran besar dalam demokrasi dan perlindungan HAM,” pungkasnya.