Berita

PM Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

PBB: 85 Persen Wilayah Gaza Sudah Dikuasai Israel

JUMAT, 04 JULI 2025 | 11:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Laporan PBB menyatakan bahwa 85 persen wilayah Jalur Gaza kini berada dalam zona militerisasi Israel yang sangat menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan memperburuk kondisi masyarakat sipil yang terdampak.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang memburuk di Gaza. 

“Perintah pemindahan tersebut sangat menghambat akses orang-orang terhadap dukungan kemanusiaan yang penting dan kemampuan pekerja bantuan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Ajansi pada Jumat, 4 Juli 2025. 


Dujarric secara khusus menyoroti dampak dari perintah pemindahan terbaru Israel terhadap dua lingkungan padat penduduk di Khan Younis, yang menampung hingga 80.000 warga. Ia mengungkap mitra PBB yang bekerja di sektor air, sanitasi, dan kebersihan melaporkan hilangnya akses ke reservoir utama Al Satar.

“Al Satar adalah pusat distribusi air utama untuk Khan Younis dan titik pasokan penting untuk air yang datang melalui pipa Israel di daerah tersebut. Kerusakan apa pun pada reservoir dapat menyebabkan runtuhnya sistem distribusi air kota, dengan konsekuensi kemanusiaan yang serius,” paparnya.

Lebih jauh, Dujarric memperingatkan bahwa perintah evakuasi juga mendorong lonjakan pengungsian dan beban berat pada layanan vital di wilayah yang kian sempit. 

Ia menyebut bahwa sejak kegagalan gencatan senjata pada Maret lalu, lebih dari 714.000 orang telah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sekali lagi di seluruh Gaza.

“Hanya dalam waktu 24 jam antara Minggu dan Senin, hampir 29.000 orang mengungsi,” jelas Dujarric.

PBB terus menyerukan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke seluruh Gaza, serta mendesak penghentian segera terhadap kekerasan yang terus berlangsung.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Israel terkait pernyataan PBB tersebut. Namun situasi ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu warga dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya