Berita

PM Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

PBB: 85 Persen Wilayah Gaza Sudah Dikuasai Israel

JUMAT, 04 JULI 2025 | 11:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Laporan PBB menyatakan bahwa 85 persen wilayah Jalur Gaza kini berada dalam zona militerisasi Israel yang sangat menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan memperburuk kondisi masyarakat sipil yang terdampak.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang memburuk di Gaza. 

“Perintah pemindahan tersebut sangat menghambat akses orang-orang terhadap dukungan kemanusiaan yang penting dan kemampuan pekerja bantuan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Ajansi pada Jumat, 4 Juli 2025. 


Dujarric secara khusus menyoroti dampak dari perintah pemindahan terbaru Israel terhadap dua lingkungan padat penduduk di Khan Younis, yang menampung hingga 80.000 warga. Ia mengungkap mitra PBB yang bekerja di sektor air, sanitasi, dan kebersihan melaporkan hilangnya akses ke reservoir utama Al Satar.

“Al Satar adalah pusat distribusi air utama untuk Khan Younis dan titik pasokan penting untuk air yang datang melalui pipa Israel di daerah tersebut. Kerusakan apa pun pada reservoir dapat menyebabkan runtuhnya sistem distribusi air kota, dengan konsekuensi kemanusiaan yang serius,” paparnya.

Lebih jauh, Dujarric memperingatkan bahwa perintah evakuasi juga mendorong lonjakan pengungsian dan beban berat pada layanan vital di wilayah yang kian sempit. 

Ia menyebut bahwa sejak kegagalan gencatan senjata pada Maret lalu, lebih dari 714.000 orang telah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sekali lagi di seluruh Gaza.

“Hanya dalam waktu 24 jam antara Minggu dan Senin, hampir 29.000 orang mengungsi,” jelas Dujarric.

PBB terus menyerukan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke seluruh Gaza, serta mendesak penghentian segera terhadap kekerasan yang terus berlangsung.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Israel terkait pernyataan PBB tersebut. Namun situasi ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu warga dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya