Berita

PM Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

PBB: 85 Persen Wilayah Gaza Sudah Dikuasai Israel

JUMAT, 04 JULI 2025 | 11:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Laporan PBB menyatakan bahwa 85 persen wilayah Jalur Gaza kini berada dalam zona militerisasi Israel yang sangat menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan memperburuk kondisi masyarakat sipil yang terdampak.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang memburuk di Gaza. 

“Perintah pemindahan tersebut sangat menghambat akses orang-orang terhadap dukungan kemanusiaan yang penting dan kemampuan pekerja bantuan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Ajansi pada Jumat, 4 Juli 2025. 


Dujarric secara khusus menyoroti dampak dari perintah pemindahan terbaru Israel terhadap dua lingkungan padat penduduk di Khan Younis, yang menampung hingga 80.000 warga. Ia mengungkap mitra PBB yang bekerja di sektor air, sanitasi, dan kebersihan melaporkan hilangnya akses ke reservoir utama Al Satar.

“Al Satar adalah pusat distribusi air utama untuk Khan Younis dan titik pasokan penting untuk air yang datang melalui pipa Israel di daerah tersebut. Kerusakan apa pun pada reservoir dapat menyebabkan runtuhnya sistem distribusi air kota, dengan konsekuensi kemanusiaan yang serius,” paparnya.

Lebih jauh, Dujarric memperingatkan bahwa perintah evakuasi juga mendorong lonjakan pengungsian dan beban berat pada layanan vital di wilayah yang kian sempit. 

Ia menyebut bahwa sejak kegagalan gencatan senjata pada Maret lalu, lebih dari 714.000 orang telah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sekali lagi di seluruh Gaza.

“Hanya dalam waktu 24 jam antara Minggu dan Senin, hampir 29.000 orang mengungsi,” jelas Dujarric.

PBB terus menyerukan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke seluruh Gaza, serta mendesak penghentian segera terhadap kekerasan yang terus berlangsung.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Israel terkait pernyataan PBB tersebut. Namun situasi ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu warga dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya