Berita

PM Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

PBB: 85 Persen Wilayah Gaza Sudah Dikuasai Israel

JUMAT, 04 JULI 2025 | 11:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Laporan PBB menyatakan bahwa 85 persen wilayah Jalur Gaza kini berada dalam zona militerisasi Israel yang sangat menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan memperburuk kondisi masyarakat sipil yang terdampak.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang memburuk di Gaza. 

“Perintah pemindahan tersebut sangat menghambat akses orang-orang terhadap dukungan kemanusiaan yang penting dan kemampuan pekerja bantuan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Ajansi pada Jumat, 4 Juli 2025. 


Dujarric secara khusus menyoroti dampak dari perintah pemindahan terbaru Israel terhadap dua lingkungan padat penduduk di Khan Younis, yang menampung hingga 80.000 warga. Ia mengungkap mitra PBB yang bekerja di sektor air, sanitasi, dan kebersihan melaporkan hilangnya akses ke reservoir utama Al Satar.

“Al Satar adalah pusat distribusi air utama untuk Khan Younis dan titik pasokan penting untuk air yang datang melalui pipa Israel di daerah tersebut. Kerusakan apa pun pada reservoir dapat menyebabkan runtuhnya sistem distribusi air kota, dengan konsekuensi kemanusiaan yang serius,” paparnya.

Lebih jauh, Dujarric memperingatkan bahwa perintah evakuasi juga mendorong lonjakan pengungsian dan beban berat pada layanan vital di wilayah yang kian sempit. 

Ia menyebut bahwa sejak kegagalan gencatan senjata pada Maret lalu, lebih dari 714.000 orang telah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sekali lagi di seluruh Gaza.

“Hanya dalam waktu 24 jam antara Minggu dan Senin, hampir 29.000 orang mengungsi,” jelas Dujarric.

PBB terus menyerukan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke seluruh Gaza, serta mendesak penghentian segera terhadap kekerasan yang terus berlangsung.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Israel terkait pernyataan PBB tersebut. Namun situasi ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu warga dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya