Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025/RMOL

Bisnis

Airlangga Pede Tarif Resiprokal AS ke Indonesia Lebih Kecil dari Vietnam

KAMIS, 03 JULI 2025 | 22:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia diyakini akan lebih rendah dibanding negara lain di Asia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini AS menerapkan tarif sebesar 20 persen untuk produk asal Vietnam, sedangkan barang dari negara lain yang masuk melalui Vietnam dikenai tarif 40 persen.

“Kalau Vietnam 20-40 persen. Kita tentu berharap bisa lebih baik dari itu,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.


Saat ini Indonesia masih dalam proses negosiasi. Airlangga menyebut, tarif yang berlaku bagi Indonesia masih 32 persen dan belum ada kesepakatan final.

Pemerintah pun terus memperjuangkan tarif yang lebih rendah agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar AS.

Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia menawarkan kerja sama perdagangan dan investasi senilai 34 miliar Dolar AS atau sekitar Rp550 triliun. Jumlah itu jauh melebihi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai 19 miliar Dolar AS.

Trade defisit Amerika ke Indonesia itu 19 miliar dolar AS, tapi kita offer pembelian ke mereka 34 miliar dolar AS,” jelas Airlangga.

Hingga kini, baru tiga negara yang mencapai kesepakatan tarif dengan AS, yakni Inggris, Vietnam, dan China. Khusus China, kesepakatan masih bersifat sementara selama 90 hari.

Adapun tenggat negosiasi tarif akan berakhir pada 9 Juli 2025, bersamaan dengan habisnya masa penundaan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.  

Delegasi Indonesia sendiri telah berada di Washington, D.C bersama delegasi negara-negara lain seperti India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia untuk melakukan negosiasi tersebut.

“Indonesia menunjukkan sangat serius untuk merespons tarif ini dengan memasukkan (proposal) secara tertulis, sudah dibahas dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Secretary of Commerce, maupun Secretary of Treasury," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya