Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025/RMOL

Bisnis

Airlangga Pede Tarif Resiprokal AS ke Indonesia Lebih Kecil dari Vietnam

KAMIS, 03 JULI 2025 | 22:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia diyakini akan lebih rendah dibanding negara lain di Asia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini AS menerapkan tarif sebesar 20 persen untuk produk asal Vietnam, sedangkan barang dari negara lain yang masuk melalui Vietnam dikenai tarif 40 persen.

“Kalau Vietnam 20-40 persen. Kita tentu berharap bisa lebih baik dari itu,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.


Saat ini Indonesia masih dalam proses negosiasi. Airlangga menyebut, tarif yang berlaku bagi Indonesia masih 32 persen dan belum ada kesepakatan final.

Pemerintah pun terus memperjuangkan tarif yang lebih rendah agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar AS.

Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia menawarkan kerja sama perdagangan dan investasi senilai 34 miliar Dolar AS atau sekitar Rp550 triliun. Jumlah itu jauh melebihi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai 19 miliar Dolar AS.

Trade defisit Amerika ke Indonesia itu 19 miliar dolar AS, tapi kita offer pembelian ke mereka 34 miliar dolar AS,” jelas Airlangga.

Hingga kini, baru tiga negara yang mencapai kesepakatan tarif dengan AS, yakni Inggris, Vietnam, dan China. Khusus China, kesepakatan masih bersifat sementara selama 90 hari.

Adapun tenggat negosiasi tarif akan berakhir pada 9 Juli 2025, bersamaan dengan habisnya masa penundaan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.  

Delegasi Indonesia sendiri telah berada di Washington, D.C bersama delegasi negara-negara lain seperti India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia untuk melakukan negosiasi tersebut.

“Indonesia menunjukkan sangat serius untuk merespons tarif ini dengan memasukkan (proposal) secara tertulis, sudah dibahas dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Secretary of Commerce, maupun Secretary of Treasury," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya