Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025/RMOL

Bisnis

Airlangga Pede Tarif Resiprokal AS ke Indonesia Lebih Kecil dari Vietnam

KAMIS, 03 JULI 2025 | 22:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia diyakini akan lebih rendah dibanding negara lain di Asia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini AS menerapkan tarif sebesar 20 persen untuk produk asal Vietnam, sedangkan barang dari negara lain yang masuk melalui Vietnam dikenai tarif 40 persen.

“Kalau Vietnam 20-40 persen. Kita tentu berharap bisa lebih baik dari itu,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.


Saat ini Indonesia masih dalam proses negosiasi. Airlangga menyebut, tarif yang berlaku bagi Indonesia masih 32 persen dan belum ada kesepakatan final.

Pemerintah pun terus memperjuangkan tarif yang lebih rendah agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar AS.

Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia menawarkan kerja sama perdagangan dan investasi senilai 34 miliar Dolar AS atau sekitar Rp550 triliun. Jumlah itu jauh melebihi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai 19 miliar Dolar AS.

“Trade defisit Amerika ke Indonesia itu 19 miliar dolar AS, tapi kita offer pembelian ke mereka 34 miliar dolar AS,” jelas Airlangga.

Hingga kini, baru tiga negara yang mencapai kesepakatan tarif dengan AS, yakni Inggris, Vietnam, dan China. Khusus China, kesepakatan masih bersifat sementara selama 90 hari.

Adapun tenggat negosiasi tarif akan berakhir pada 9 Juli 2025, bersamaan dengan habisnya masa penundaan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.  

Delegasi Indonesia sendiri telah berada di Washington, D.C bersama delegasi negara-negara lain seperti India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia untuk melakukan negosiasi tersebut.

“Indonesia menunjukkan sangat serius untuk merespons tarif ini dengan memasukkan (proposal) secara tertulis, sudah dibahas dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Secretary of Commerce, maupun Secretary of Treasury," tandasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya