Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo/Ist
Seluruh penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini dipastikan Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur Tamrin Silalahi dan Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Bali Benyamin Bob Panjaitan.
“Kami mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Jasa Raharja merespons cepat kecelakaan ini dan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah Bali dan Jawa Timur," kata Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo dalam keterangan resmi pada Kamis, 3 Juli 2025.
Lanjut Rubi, karena proses evakuasi masih berlangsung, petugas Jasa Raharja siaga untuk melakukan pendataan korban secara akurat.
"Nantinya mengunjungi rumah sakit tempat korban dibawa untuk memastikan para korban dijamin sesuai ketentuan, serta petugas kami juga telah bergerak ke rumah korban yang telah dinyatakan meninggal dunia guna mempercepat penyerahan santunan meninggal dunia kepada ahli waris” jelas Rubi.
Seluruh penumpang kapal yang tercatat dalam manifest dan menjadi korban kecelakaan ini dijamin berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.
Sedangkan jumlah santunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017 yang mencakup jenis alat angkutan darat, laut, serta udara.
Jasa Raharja nantinya memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan korban luka-luka hingga maksimal Rp20 juta, yang dibayarkan langsung ke rumah sakit.
Selain itu, biaya pertolongan pertama (P3K) dan ambulans juga dijamin dengan nilai maksimal masing-masing Rp1 juta dan Rp500 ribu.
Sejauh ini, Tim SAR Gabungan masih berupaya mengevakuasi para penumpang dari Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya yang membawa total 65 orang terdiri dari 53 penumpang, 12 kru kapal dengan 22 kendaraan dan tenggelam di perairan Selat Bali, Rabu dini hari, 2 Juli 2025.
