Berita

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Investasi dan Hilirisasi, Kamis 3 Juli 2025 (Tangkapan layar/RMOL)

Bisnis

Wamen Todotua Ungkap Investasi Rp2 Ribu Triliun Gagal Masuk di Era Jokowi

KAMIS, 03 JULI 2025 | 18:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan potensi investasi hingga Rp2 ribu triliun gagal masuk selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Investasi dan Hilirisasi, Kamis, 3 Juli 2025.

"Kita menemukan angka di tahun 2024, itu angka unrealisasi investasi. Itu sekitar Rp1.500-an triliun, mungkin tembus ke angka Rp2.000 triliun," katanya.


Ia menjelaskan masalah tersebut terjadi karena perizinan yang berbelit hingga kebijakan yang tumpang tindih.
 
"Karena persoalan-persoalan kayak begini: perizinannya, iklim investasinya yang tidak kondusif, berbagai macam kebijakan tumpang tindih, dan lain-lain. Tentunya ini harus menjadi catatan dan refleksi kita bersama-sama," jelasnya.

Namun, saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Todotua mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap birokrasi dan sistem perizinan yang selama ini menjadi penghambat investasi.

"Dan khususnya juga bapak presiden selalu tegas berbicara kita berbicara konteks mereformasi terhadap birokrasi," tegasnya.

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Revisi aturan ini diharapkan menjadi langkah terobosan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Dalam revisi yang ada ini nanti, semoga ini juga menjadi langkah terobosan dalam kita melakukan aksi-aksi percepatan, kemudahan, dan kepastian terhadap perizinan berusaha," tandas dia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya