Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis 3 Juli 2025/RMOL
Pemerintah resmi meluncurkan tiga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru, salah satunya untuk renovasi rumah pribadi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp13 triliun khusus untuk KUR renovasi rumah.
"Untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah pribadi kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis 3 Juli 2025.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka akses KUR bagi kontraktor kecil dan menengah (UMUM) yang membangun rumah tipe 36. Para kontraktor ini dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp5 miliar untuk membangun 38 hingga 40 unit rumah.
"Ini bisa dibuat untuk memfasilitasi dengan Rp5 miliar untuk membangun 38-40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya bisa sampai 4-5 tahun," jelas Airlangga.
Untuk mendukung sektor perumahan secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan plafon total hingga Rp130 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp117 triliun dialokasikan bagi pengembang atau kontraktor UMKM, dengan subsidi bunga tetap sebesar 5 persen.
"Jadi kalau perbankan memberikan contohnya 11 persen, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen. Tapi kalau dia kasih 12 persen ya bayarnya 7 persen sesuai dengan perbankan masing-masing, himbara maupun swasta," jelasnya.
Selain sektor perumahan, pemerintah juga memperkenalkan KUR Tebu Rakyat. Skema ini menyasar petani tebu, baik perorangan maupun kelompok, dengan plafon hingga Rp500 juta.
KUR Tebu Rakyat ini diharapkan mempercepat revitalisasi tanaman tebu melalui program replanting. Program ini juga diharapkan dapat mendorong produktivitas dan ketahanan pangan nasional.
“Dengan KUR ini, revitalisasi penanaman tebu bisa berjalan sehingga meningkatkan hasil panen. Ini bisa digunakan untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan kita,” jelasnya.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan KUR untuk para pekerja migran Indonesia (PMI) dengan plafon Rp100 juta.
"Pekerja migran bisa mengakses kur tanpa jaminan sebesar Rp100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, ia mengungkapkan bahwa penyaluran KUR sudah mencapai 45 persen hingga Juni 2025. Jumlah itu setara dengan Rp131,84 triliun dari target nasional sebesar Rp300 triliun.
Dari jumlah tersebut, Airlangga mengatakan sekitar 60 persen disalurkan ke sektor produksi, dengan total debitur baru mencapai 1.007.101, serta nilai graduasi KUR mencapai Rp1,1 triliun.
