Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Nasdem, Arif Rahman/Ist
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Nasdem, Arif Rahman, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib petani dan nelayan di daerah pemilihannya, yakni Banten 1 (Lebak dan Pandeglang).
Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Kami di DPR RI, khususnya saya sebagai perwakilan dari Dapil Banten 1, terus mendorong agar daerah kami mendapat perhatian dalam program peremajaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Arif dalam kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Menurut dia, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi nelayan dan petani adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak dari mereka belum memahami tata kelola dan prosedur pembentukan kelompok atau badan hukum yang dibutuhkan untuk menerima bantuan pemerintah.
“Niat pemerintah melalui program seperti Koperasi Desa Merah Putih adalah langkah positif. Tetapi masyarakat harus diberi pemahaman dan pelatihan agar bisa mengakses program itu. Tidak cukup hanya memberi bantuan, tapi juga perlu pembinaan agar hasilnya berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menyediakan asuransi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial, mencakup perlindungan kesehatan, pendidikan, hingga keselamatan kerja.
Di sektor pertanian, Arif menyoroti pentingnya pembentukan dan penguatan kelompok tani sebagai syarat utama agar bisa menerima bantuan dari Kementerian Pertanian.
“Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa program pemerintah tidak bisa diberikan kepada individu, tapi harus melalui kelompok tani. Makanya saya dorong mereka untuk membentuk kelompok dan masuk ke sistem penyuluhan resmi dari dinas pertanian daerah,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini program bantuan seperti mesin dan alat pertanian sering kali salah sasaran atau disalahgunakan, seperti dijual atau dialihkan ke tempat lain karena lemahnya struktur kelompok.
Sebagai upaya konkret, Arif telah menjalin koordinasi dengan para kepala daerah, termasuk Bupati Pandeglang dan Lebak, serta dinas terkait di Banten. Ia ingin memastikan bahwa distribusi program dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan bisa lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah mapan.
“Kami sedang mendampingi dan mengadvokasi kelompok-kelompok masyarakat, agar bisa mendapatkan legalitas dan terhubung langsung ke dinas. Saya akan terus kawal ini sampai mereka bisa merasakan manfaat dari program-program pemerintah,” pungkas Arif.
