Berita

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso/RMOL

Bisnis

Mendag Buka Suara soal Polemik Impor Food Tray MBG

RABU, 02 JULI 2025 | 23:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara mengenai alasan pemerintah mempermudah keran impor food tray atau nampan makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menjelaskan relaksasi impor itu dilakukan karena adanya kebutuhan food tray dalam jumlah besar.

"Karena kan untuk kebutuhan di dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi gratis, dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, pada Rabu 2 Juli 2025.


Meski demikian, Budi juga mengatakan pemerintah tetap membutuhkan produk dalam negeri untuk menambah pasokan nampan tersebut.

“Ya semua, semua bisa kita pakai, kebutuhannya kan banyak,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi melakukan deregulasi  aturan impor. Kebijakan tersebut salah satunya dengan menetapkan relaksasi untuk 10 komoditas, termasuk food tray.

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan penerima manfaat MBG dapat mencapai 82,9 juta orang yang akan dilayani oleh 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Untuk mewujudkan target ambisius tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran akan meningkat dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.

"Kita mensiagakan APBN untuk tambahan anggaran seperti yang disampaikan sebelumnya, kita siapkan Rp171 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima di kuartal IV 2025," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara pada Mei 2025 lalu.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya