Berita

Presiden Iran Masoud Pezeshkian/Net

Global

Iran Resmi Tangguhkan Kerja Sama dengan IAEA

RABU, 02 JULI 2025 | 18:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi telah menyetujui undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), menyusul ketegangan regional yang terus meningkat sejak pecahnya konflik militer antara Iran dan Israel bulan lalu.

“Masoud Pezeshkian mengumumkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional,” demikian laporan media pemerintah Iran IRNA, yang menambahkan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku segera setelah diumumkan pada Rabu, 2 Juli 2025.

Langkah ini merupakan hasil dari undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen Iran pada Juni lalu, menyusul operasi militer besar-besaran yang dimulai pada 13 Juni, ketika Israel meluncurkan Operasi Rising Lion dengan menargetkan situs nuklir strategis dan kepemimpinan militer Iran.


Sebagai balasan, Teheran meluncurkan Operasi True Promise 3, serangan rudal dan drone terhadap sasaran Israel.

Ketegangan semakin memuncak saat Amerika Serikat masuk ke dalam konflik melalui Operasi Midnight Hammer pada 22 Juni, menyerang fasilitas utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Iran mengecam serangan tersebut sebagai tindakan agresi terang-terangan.

“Ini adalah serangan biadab terhadap kedaulatan dan kemampuan teknologi kami. Kami tidak akan tunduk. Program nuklir kami akan terus berlanjut tanpa kompromi,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. 

Pejabat Iran juga mengkritik keras IAEA karena tidak bersuara selama rentetan serangan terhadap fasilitas nuklir mereka. 

“Diamnya IAEA selama agresi militer ini menunjukkan standar ganda dan kegagalannya menjalankan mandat netralitas,” kata seorang pejabat senior di Teheran.

Meskipun pengumuman dari Presiden Pezeshkian telah memperjelas bahwa kerja sama dengan IAEA ditangguhkan, hingga kini belum ada rincian lebih lanjut tentang cakupan langkah tersebut, termasuk apakah inspeksi yang sedang berjalan akan dihentikan secara langsung atau dilakukan secara bertahap.

Langkah ini diperkirakan akan memperburuk hubungan antara Iran dan Barat, serta menambah ketegangan di kawasan yang telah berada di ambang konfrontasi besar.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya