Menteri Kebudayaan Fadli Zon/RMOL
Program penulisan ulang sejarah nasional merupakan upaya penting untuk mengisi kekosongan narasi sejarah Indonesia yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa penulisan sejarah ini bukan hal yang baru sebenarnya tapi merupakan program kelanjutan," kata Fadli.
Menurut politikus Gerindra itu, karya sejarah yang terakhir diterbitkan pemerintah secara resmi adalah Sejarah Nasional Indonesia yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975–1976, dengan beberapa pemutakhiran di era 1980-an, serta buku Indonesia dalam Arus Sejarah.
Namun sejak saat itu, tidak ada pembaruan sejarah yang mencakup masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Ia juga mengkritisi proyek Kamus Sejarah Indonesia sebelumnya yang dinilai bermasalah karena mengabaikan tokoh-tokoh penting seperti KH Hasyim Asy’ari, namun justru menonjolkan tokoh-tokoh dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Mantan pentolan Mahasiswa UI itu mengaku termasuk salah satu yang memprotes proyek tersebut saat masih menjadi anggota DPR.
"Sejarah yang terupdate terakhir itu bahkan dalam pemilu tahun 1997. Tidak ada dalam catatan sejarah yang dibuat pemerintah tentang pemilu tahun 1999," jelasnya.
Fadli menambahkan, penulisan sejarah harus dilakukan dari perspektif Indonesia-sentris dan berpijak pada kepentingan nasional. Ia menekankan pentingnya pelurusan informasi sejarah di tengah derasnya arus informasi dan distorsi di media sosial.
“Jadi pertanyaannya sejarah harus ditulis atau dilupakan saja? Ini adalah satu hal yang penting kita angkat dan diskusikan. Karena kalau tidak kita akan kehilangan jati diri di tengah arus informasi yang begitu luar biasa," pungkasnya.
