Berita

Kolase Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty/RMOL

Politik

Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan 98 Bikin Politikus PDIP Menangis

RABU, 02 JULI 2025 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali angkat bicara terkait isu pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli menyatakan tidak menyangkal adanya kekerasan seksual dalam tragedi tersebut, namun menekankan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan istilah “massal” yang selama ini melekat pada narasi peristiwa tersebut.

“Kalau memang ada peristiwa itu, tentu kita harus mengutuk dan pelakunya harus dihukum. Tapi ketika tidak ada fakta yang cukup kuat, kita juga harus hati-hati agar tidak terjebak dalam narasi adu domba yang berasal dari kekuatan asing yang ingin memframing,” ujar Fadli, Rabu 2 Juli 2025.


Ia merujuk pada kesulitan media dalam melakukan investigasi mendalam, termasuk Majalah Tempo yang disebutnya telah melakukan peliputan selama tiga bulan pasca-kejadian namun mengalami kendala untuk mengungkap kasus secara komprehensif.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku memiliki dokumen lengkap dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada 1998. 

Ia menyoroti narasi yang berkembang di media saat itu, termasuk tudingan bahwa pelaku pemerkosaan massal meneriakkan "Allahu Akbar" dan memiliki ciri rambut cepak, yang menurutnya bisa memicu konflik horizontal dan menciptakan stigma terhadap kelompok tertentu, termasuk militer.

“Disebut seolah-olah pemerkosaan massal tapi foto-fotonya itu adalah foto di Hongkong di Jepang," kata Fadli.

Menurutnya, penulisan ulang sejarah harus menjadi sarana pemersatu, bukan pemecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa proyek buku sejarah yang sedang disusun tidak secara khusus membahas tragedi Mei 1998, melainkan memberikan gambaran umum terhadap peristiwa-peristiwa penting nasional.

“Ini pasti diuji publik karena tidak ada yang kita rahasiakan di sini,” pungkasnya.

Pernyataan Fadli ini menuai kritik dari sejumlah anggota dewan. Mereka menilai pernyataan tersebut berpotensi menyinggung perasaan para korban dan keluarga yang terdampak langsung oleh kekerasan Mei 1998.

Bahkan, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty tampak tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan kekecewaannya terhadap Fadli Zon. 

Menurut politikus PDIP itu keraguan terhadap istilah “massal” bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran pada penderitaan para korban.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya