Berita

Koalisi Masyarakat Sipil membentangkan spanduk saat Komisi X DPR rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025/Ist

Politik

Fadli Zon Tercengang Diteriaki Koalisi Masyarakat Sipil saat Rapat di DPR

RABU, 02 JULI 2025 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kejadian tak terduga terjadi saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon hendak menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Rabu 2 Juli 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil tiba-tiba memasuki ruang rapat Komisi X DPR dan membentangkan spanduk serta poster di pagar balkon. Mereka menyerukan agar Fadli Zon menghentikan niatnya untuk menulis ulang sejarah nasional.

"Hentikan pemutihan sejarah," teriak salah satu anggota koalisi. 


“Dengarkan suara korban," timpal lainnya.

"Tolak gelar Pahlawan Soeharto," seru yang lainnya.

Fadli Zon tampak tercengang mendengar gelombang protes tersebut. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian meminta Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan aksi mereka.

"Ya silahkan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," timpal Lalu.

Di luar ruang Komisi X, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Jane, mengatakan kedatangan mereka untuk memprotes dan meminta agar proyek penulisan sejarah dihentikan. 

Koalisi Masyarakat Sipil mengaku sangat mengecam pernyataan Fadli Zon yang juga menyebut tak adanya pemerkosaan massal 1998.

"Kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemeriksaan massal adalah rumor dan peristiwa 1998 itu tidak ada buktinya," ujarnya.

“Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya," sambungnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya