Berita

Koalisi Masyarakat Sipil membentangkan spanduk saat Komisi X DPR rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025/Ist

Politik

Fadli Zon Tercengang Diteriaki Koalisi Masyarakat Sipil saat Rapat di DPR

RABU, 02 JULI 2025 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kejadian tak terduga terjadi saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon hendak menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Rabu 2 Juli 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil tiba-tiba memasuki ruang rapat Komisi X DPR dan membentangkan spanduk serta poster di pagar balkon. Mereka menyerukan agar Fadli Zon menghentikan niatnya untuk menulis ulang sejarah nasional.

"Hentikan pemutihan sejarah," teriak salah satu anggota koalisi. 


“Dengarkan suara korban," timpal lainnya.

"Tolak gelar Pahlawan Soeharto," seru yang lainnya.

Fadli Zon tampak tercengang mendengar gelombang protes tersebut. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian meminta Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan aksi mereka.

"Ya silahkan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," timpal Lalu.

Di luar ruang Komisi X, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Jane, mengatakan kedatangan mereka untuk memprotes dan meminta agar proyek penulisan sejarah dihentikan. 

Koalisi Masyarakat Sipil mengaku sangat mengecam pernyataan Fadli Zon yang juga menyebut tak adanya pemerkosaan massal 1998.

"Kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemeriksaan massal adalah rumor dan peristiwa 1998 itu tidak ada buktinya," ujarnya.

“Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya," sambungnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya