Berita

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin/Ist

Politik

DPR Sudah Kantongi Nama-nama Calon Dubes

Komisi I Segera Gelar RDP
RABU, 02 JULI 2025 | 13:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Daftar nama calon duta besar (Dubes) Indonesia untuk negara-negara sahabat sudah diterima oleh pimpinan DPR. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Juli 2025. 

“Baik ya, soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja,” ujar TB Hasanuddin.


TB Hasanuddin menjelaskan bahwa proses selanjutnya adalah pimpinan DPR akan menyerahkan nama-nama tersebut ke Komisi I untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) sebagai bentuk pendalaman terhadap tugas pokok dan fungsi calon dubes.

“Prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi I untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. Tetapi bukan tes ya, karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat. Kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju, dan kemudian apa target yang akan dicapai,” jelasnya.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa proses tersebut bukanlah ujian kelulusan, melainkan forum evaluatif dan pemberian masukan.

“Kami hanya memberikan semacam rekomendasi, penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyerahkan pindah tempat. Hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus,” katanya.

Terkait prioritas, TB Hasanuddin menyebutkan bahwa calon dubes untuk negara-negara strategis seperti kawasan Timur Tengah dan negara mitra ekonomi utama seperti Amerika Serikat, akan mendapat perhatian khusus.

“Ya ada. Terutama negara-negara yang pertama, sekarang ini secara geopolitik ya misalnya urusan Timur Tengah. Itu harus mendapatkan fokus. Nah kemudian secara ekonomis yang ada hubungan timbal balik dengan negara Republik Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian. Misalnya Amerika tadi itu ya soal ekonomi yang nanti akan berkembang dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia tentu harus ditempatkan Dubes yang tepat,” jelasnya lagi. 

Meski belum memegang daftar lengkap nama-nama calon dubes, TB Hasanuddin menyebutkan ada beberapa negara yang kemungkinan termasuk dalam daftar seperti Amerika Serikat, Korea Utara, dan Jepang.

“Nama-nama masih di pimpinan. Nama-nama yang di pimpinan belum tahu kami. Tapi saya dapat informasi bukan hanya dubes AS. Tetapi misalnya ada dubes-dubes lain, Kalau tidak salah Korea Utara, Kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang Dan beberapa negara. Itu,” ujarnya.

Ia juga menyebut proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan dilakukan secepatnya, menyesuaikan dengan agenda DPR yang akan memasuki masa reses.

“Ya karena sudah mendapatkan atensi beberapa negara Kemudian juga dalam kondisi ekonomi di luar negeri seperti ini, pengaruh-pengaruh perang dan sebagainya, Insya Allah akan dipercepat,” ungkap dia.

Namun untuk jadwal pastinya, politikus senior PDIP ini menyebut belum dapat memastikan. 

“Belum tahu, kan belum turun. Tapi akan disegerakan. Biasanya pagi hari,” tambahnya.

Ia menegaskan kembali bahwa proses itu bukanlah uji kelayakan dan kepatutan dalam arti formal. 

“Jadi RDP, pendalaman. Jadi bukan tes. Kalau tes itu lulus dan tidak kan? Ini enggak,” demikian TB Hasanuddin.

Adapun, RDP dijadwalkan akan digelar sebelum DPR memasuki masa reses pada 24-25 Juli 2025 mendatang.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya