Bulan Madu Politik Usai, Menteri Kontroversial Harus Segera Diganti

Banyak kebijakan dan manuver sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang justru menjadi beban bagi citra Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau mau jujur, banyak kebijakan kementerian yang membebani citra presiden, baik lewat statement, manuver, maupun kebijakan yang mereka keluarkan," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 1 Juli 2025.

Adi mencontohkan sejumlah kontroversi, mulai dari polemik wilayah kepulauan antara Sumatera Utara dan Aceh, hingga pernyataan Kepala Staf Komunikasi Presiden terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor jurnalis Tempo.

"Komentar bahwa kepala babi itu lebih baik dimasak, itu tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Seharusnya ada empati, bukan melegalkan bentuk teror terhadap kebebasan pers," tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai kegaduhan lain, seperti program makan bergizi gratis yang dikritik karena kasus keracunan, hingga respons pejabat terhadap tagar #KaburAjaDulu yang dinilai menyudutkan kelompok kritis.

"Banyak pejabat malah merespons dengan sinis, menyebut publik tidak nasionalis. Padahal tagar itu muncul karena kondisi sulit mencari kerja di dalam negeri," ujar Adi.

Menurutnya, pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani yang sebelumnya mengingatkan agar para menteri tidak menimbulkan kegaduhan dan merugikan presiden harus dilihat sebagai peringatan keras bagi para pejabat publik agar tidak asal membuat pernyataan atau kebijakan yang tidak terukur dan malah memperkeruh suasana.

"Bulan madu politik antara presiden dan para pembantunya sudah cukup. Kalau mereka hanya bikin gaduh dan tidak memberikan solusi, saatnya di-reshuffle. Jangan kasih ampun," tegas Adi.

Ia menekankan, reshuffle diperlukan jika menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi publik.

 "Kalau tidak perform, ya diganti," pungkasnya.