Berita

Kabinet Merah Putih/Ist

Politik

Bulan Madu Politik Usai, Menteri Kontroversial Harus Segera Diganti

SELASA, 01 JULI 2025 | 12:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Banyak kebijakan dan manuver sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang justru menjadi beban bagi citra Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau mau jujur, banyak kebijakan kementerian yang membebani citra presiden, baik lewat statement, manuver, maupun kebijakan yang mereka keluarkan," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 1 Juli 2025.

Adi mencontohkan sejumlah kontroversi, mulai dari polemik wilayah kepulauan antara Sumatera Utara dan Aceh, hingga pernyataan Kepala Staf Komunikasi Presiden terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor jurnalis Tempo.


"Komentar bahwa kepala babi itu lebih baik dimasak, itu tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Seharusnya ada empati, bukan melegalkan bentuk teror terhadap kebebasan pers," tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai kegaduhan lain, seperti program makan bergizi gratis yang dikritik karena kasus keracunan, hingga respons pejabat terhadap tagar #KaburAjaDulu yang dinilai menyudutkan kelompok kritis.

"Banyak pejabat malah merespons dengan sinis, menyebut publik tidak nasionalis. Padahal tagar itu muncul karena kondisi sulit mencari kerja di dalam negeri," ujar Adi.

Menurutnya, pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani yang sebelumnya mengingatkan agar para menteri tidak menimbulkan kegaduhan dan merugikan presiden harus dilihat sebagai peringatan keras bagi para pejabat publik agar tidak asal membuat pernyataan atau kebijakan yang tidak terukur dan malah memperkeruh suasana.

"Bulan madu politik antara presiden dan para pembantunya sudah cukup. Kalau mereka hanya bikin gaduh dan tidak memberikan solusi, saatnya di-reshuffle. Jangan kasih ampun," tegas Adi.

Ia menekankan, reshuffle diperlukan jika menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi publik.

 "Kalau tidak perform, ya diganti," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya