Para orang tua saat mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jatim wilayah Madiun terkait proses SPMB 2025/RMOLJatim
Sejumlah orang tua dan walimurid di Kota Madiun, berbondong bondong mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Madiun di jalan Pahlawan, Senin 30 Juni 2025.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan atas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA yang dialami para putra-putrinya. Karena tidak pernah ada sosialisasi terkait aturan SPMB.
Di sana, para orang tua tersebut sempat mengikuti pertemuan tertutup dengan perwakilan Dinas Pendidikan selama beberapa jam.
Perwakilan orang tua, Neti Puspitorini mengatakan, sejatinya semua tahap SPMB sudah dimanfaatkan agar anak-anaknya diterima di SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 6.
“Pada tahap ketiga sama sekali tidak tahu bahwa ternyata berdasarkan nilai, sedangkan nilai sudah ada di tahap dua, kenapa di tahapan ketiga yaitu zonasi atau domisili tetap nilai yang diutamakan, sedangkan jarak jadi pertimbangan kedua,” ungkap Neti, dikutip
RMOLJatim, Senin 30 Juni 2025.
Menurut warga kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman ini, jika persoalan nilai masih digunakan pada tahapan zonasi, maka SPMB ini merugikan calon siswa yang berada di sekitar sekolah.
“Calon siswa yang dekat dengan sekolah, tapi nilainya minimum, jadi tidak dapat sekolah. Nilai rendah karena dipotong nilai indeks sekolah. Anak saya daftar di SMA 4, 5, 6, terlempar semua,” keluhnya.
Ia berharap, semua anak asli Kota Madiun mendapatkan bangku di SMA Negeri, serta tidak mencari ke sekolah swasta lain.
“Kami penduduk asli. Mohon dipertimbangkan,” pungkasnya.
Sementara itu Kasi SMA Cabdindik Jatim Wilayah Madiun Devy Yuniar menjelaskan, kedatangan para orang tua dan walimurid itu untuk meminta solusi karena anak-anaknya tidak diterima di SMA Negeri Kota Madiun.
“Calon murid ini tidak diterima lewat SPMB jalur 1, 2, dan 3. Memang kuota untuk SMA Negeri Kota Madiun, dibandingkan dengan lulusan SMP-MTS Kota Madiun itu tentu saja tidak akan mencukupi,” terangnya.
“Karena kuota SMA Negeri itu terbatas, bisa dialihkan ke SMK Negeri seperti itu. Kami mengharapkan untuk melirik kembali dan memilah jurusan-jurusan yang ada di SMK,” imbuh Devy.
Ia menambahkan, kesempatan masuk sekolah negeri masih terbuka karena pada 2-3 Juli 2025 masih ada jalur terakhir SPMB yaitu jalur domisili tingkat SMK Negeri dengan pagu sekitar 60 persen. Sehingga harapannya bisa menampung seluruh siswa yang tidak bisa diterima di SMA Negeri.
“Lalu pengambilan domisili itu prosesnya sejak pengambilan PIN awal, yang jelas harus pakai KK, SKL dan sebagainya sudah dipersyaratkan di web SPMB Jatim, karena kuncinya di proses pengambilan PIN,” bebernya.
Untuk nilai-nilai akademik sekolah, lanjut Devy, diperoleh dari nilai rapor murni siswa, dan indeks kumulatif sekolah.
“Itu sudah ada rumusan penghitungannya. Kalau misalnya memang dari Bapak Ibu orang tua tidak menghendaki SMK Negeri misalnya, ada SMA swasta. Kalau terkait dengan biaya, alhamdulillah kemarin itu ada banyak sekali SMA swasta yang memberikan beasiswa, baik itu beasiswa full maupun beasiswa sebagian,” tandas Devy.
