Berita

Tersangka dugaan korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)/RMOL

Hukum

LSAK Yakin Ada Koruptor Kelas Kakap di Korupsi Jalan Sumut

SENIN, 30 JUNI 2025 | 19:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) jangan hanya berhenti di tingkat pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad A Hariri mengurai, kasus korupsi infrastruktur kerap melibatkan pemain besar yang berasal dari pejabat kelas atas.

Maka dari itu, Hariri berharap KPK segera mengembangkan kasus tersebut setelah melakukan OTT pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu.


"Dalam banyak kasus korupsi pembangunan jalan, apalagi nilainya di atas Rp100 miliar biasanya jatah proyek pejabat besar. Pasti ada alokasi khusus yang disediakan untuk pejabat lebih tinggi," ujar Hariri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Juni 2025.

Apalagi di Sumut, KPK mengungkap kasus di lingkungan Dinas PUPR ini nilainya mencapai Rp231,8 miliar.

"Dengan total nilai anggaran yang fantastis dan rinciannya banyak program, jelas ini permainan high class. Jadi ini kasus yang cukup besar," jelas Hariri.

KPK diminta segera bergerak cepat mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

"OTT kemarin pasti membuat gagap para pihak yang ikut terlibat. Maka secepatnya, KPK harus terus menelusuri siapa saja penerima aliran-aliran dana dalam kasus korupsi ini," pungkasnya.

Dalam OTT Kamis kemarin, KPK mengamankan enam orang dan sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta berkaitan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I Sumut. 

KPK sebelumnya memastikan tidak akan tebang pilih dalam mengusut kasus rasuah di Sumut ini. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bahkan memastikan akan memeriksa pihak-pihak terkait, tak terkecuali Gubernur Sumut, Bobby Nasution. 

“Kami tentu akan panggil dan dimintai minta keterangan,” tegas Asep, Sabtu, 28 Juni 2025.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya