Berita

Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding di Aula Abdurrahman Wahid, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juni 2025/RMOL

Politik

Menteri P2MI:

Penyiksaan PMI Imbas Kelalaian Tata Kelola Dalam Negeri

SENIN, 30 JUNI 2025 | 17:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengingatkan kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para pekerja migran.

Hal ini disampaikannya saat memberikan motivasi kepada para CPNS di Kementerian yang dipimpinnya di Aula Abdurrahman Wahid, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juni 2025.

Karding menyampaikan, para pekerja migran  adalah pejuang yang tengah mencari rezeki di negeri orang untuk keluarganya secara khusus, dan negara secara tidak langsung.


Karena itu, dia meminta jajarannya untuk bekerja profesional dan berjiwa melayani. Sebab, jika ada pekerja migran yang mengalami masalah seperti penyiksaan di luar negeri, maka itu sepenuhnya adalah salah instansi yang ia pimpin.

“Karena kalau ada yang disiksa di mereka berarti itu salah kita. Karena kita main-main di dalam negeri. Tata kelolanya, kelakuan kita yang kacau,” tegasnya.

Politikus PKB ini pun meminta kepada jajarannya yang berurusan langsung dengan para pekerja migran untuk selalu mengedepankan empati.

Tak hanya itu, Karding juga menginstruksikan agar bawahannya responsif dalam menerima aduan agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat tanggap.

“Saya minta mereka responsif. Maksudnya responsif apa? Ini kerja-kerja yang pelayanan ini harus cepat. Ada aduan cepat, ada apa cepat tangani cepat. Jadi responsif,” tuturnya.

Belum lama ini terjadi insiden kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja migran asal Indonesia (PMI) di Korea Selatan. Pemerintah melalui kedutaan besar RI di sana, telah mendorong otoritas penegak hukum dan perusahaan tempat PMI bekerja untuk dapat melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan adanya kelalaian dalam kecelakaan kerja tersebut.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya