Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Menteri PAN-RB Pastikan Pelantikan CPNS dan CPPPK Rampung

Sesuai Tenggat Waktu dari Presiden
SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepastian kepada pemerintah, terkait jadwal pelantikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025.

Sosok yang kerap disapa Rifqi itu meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini memberikan kepastian jadwal pelantikan CPNS dan CPPPK yang telah lolos seluruh tahapan seleksi.


"Kami ingin meminta laporan terkait dengan persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK," ujar Rifqi.

Dalam kesempatan itu, Rini menyampaikan realisasi pelantikan CPNS yang telah berjalan saat ini sudah hampir selesai, dan akan diselesaikan hingga tenggat waktu yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. 

"Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, bahwa kita akan menyelesaikan CASN (calon aparatur sipil negara) ini, untuk yang PNS akan diselesaikan 1 Juni," urai Rini.

Dia menjelaskan, untuk data pasti mengenai progres pelantikan CPNS/CASN di berbagai lembaga negara ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan bahwa hampir seluruhnya untuk CPNS itu sudah selesai dilakukan (pelantikan)," tuturnya.

Selain itu, Rini juga menyampaikan proses pelantikan CPPPK yang juga telah berangsur dilaksanakan, dan rencananya akan dikejar target penyelesaiannya hingga Oktober 2025.

"Kemudian juga untuk yang PPPK saat ini sudah masih dalam proses, dan sudah hampir lebih dari 40 persen sudah diproses untuk yang tahap 1," demikian Rini menambahkan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya