Berita

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Wilayah Udara Harus Diakui sebagai Kedaulatan Negara

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menekankan pentingnya wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara, di tengah situasi konflik bersenjata yang tengah melanda sejumlah kawasan global. 

Ia menyebut, ada dua pelajaran penting yang bisa diambil dari dinamika peperangan udara atau air battle yang terjadi.

"Yang pertama, kita diajak berpikir betapa pentingnya wilayah udara sebagai kedaulatan sebuah negara," ujar Chappy lewat kanal YouTube Rhenald Kasali, Senin 30 Juni 2025.


Sayangnya, menurut dia, isu ini kurang mendapat perhatian serius, bahkan tidak berhasil dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia mengungkapkan, saat menghadiri peringatan 50 tahun Jurusan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa di Universitas Padjadjaran, terungkap bahwa tim ahli sempat mengusulkan perubahan UUD 1945 agar mencantumkan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara. Namun, usulan itu tidak berhasil karena dianggap berlebihan.

“Padahal menurut ahli hukum udara, menyebut hanya bumi dan air saja tidak cukup. Kalau suatu saat ada sengketa dengan negara lain, kita bisa kalah sejak awal karena konstitusi kita tidak menyebut udara sebagai wilayah kedaulatan,” jelasnya.

Pelajaran kedua, menurut Chappy, adalah perlunya penyusunan ulang buku putih pertahanan sebagai rencana strategis jangka panjang sistem keamanan nasional Indonesia.

“Harus disusun kembali long term strategic planning untuk sistem keamanan nasional kita. Turunannya harus menjelaskan kebutuhan pertahanan masing-masing matra, apakah Angkatan Darat, Laut, maupun Udara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem pertahanan tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Semua harus dirangkum dalam satu sistem terpadu. 

"Tidak bisa lagi sendiri-sendiri,” tegas Chappy.

Situasi dunia yang kian tidak menentu, termasuk eskalasi konflik bersenjata di berbagai kawasan, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan.

Misalnya konflik antara Rusia dan Ukraina, yang awalnya hanya berupa ketegangan diplomatik, namun kemudian berubah menjadi perang terbuka. 

Hal serupa juga terjadi dalam konflik Israel-Iran yang tak terduga, di mana Amerika Serikat turut terlibat dengan memberikan dukungan kepada Israel.

Ketegangan terbaru juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, yakni antara Thailand dan Kamboja, yang memicu penutupan perbatasan di enam provinsi.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya