Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep/Ist

Politik

PSI Belum Tentu Lolos Parlemen Sekalipun Jokowi Jadi Ketum

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menghadapi ujian berat dalam perjalanannya sebagai partai politik.

Pengamat politik Arya Fernandes menyebut, meskipun PSI masih memiliki basis suara dari pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peluang untuk lolos ambang batas parlemen dinilai tetap kecil.

“Di tingkat akar rumput, saya meyakini Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di angka 8 sampai 15 persen. Tapi ini biduk terakhir PSI,” kata Arya lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin 30 Juni 2025.


PSI telah dua kali ikut pemilu sejak didirikan pada 2014, namun belum menunjukkan hasil signifikan. Pada Pemilu 2019, PSI hanya meraih 1,9 persen suara dan kembali gagal lolos parlemen di 2024 meski suara naik menjadi 2,81 persen. 

“Sudah dua kali pemilu, tapi suara tidak maksimal,” ujar Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS itu.

Ia menyebut strategi PSI yang mencoba menarik dukungan dengan menyebut diri sebagai "partai Jokowi" juga belum efektif, bahkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan memiliki kekuatan politik besar.

Kini, kata Arya, tantangan PSI semakin berat, apalagi Jokowi tak lagi menjabat Presiden. Meskipun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memimpin PSI sebagai ketua umum, Arya menilai kondisi elektoral tetap tidak mudah.

“Tantangannya sekarang adalah Jokowi tidak lagi presiden, PSI juga harus bersaing dengan partai lain, dan pemilih muda kini mulai dirawat partai-partai besar,” tambah Arya.

Saat ditanya soal kemungkinan Jokowi mengambil alih kepemimpinan PSI secara langsung, Arya menilai hal itu tidak mungkin dilakukan. 

“Kalau dia jadi ketua umum, dia kehilangan kendali ke partai-partai lain. Tidak mungkin juga Jokowi bertarung dengan Kaesang,” tegasnya.

Arya menyimpulkan, bahkan bagi seorang Jokowi, mengangkat suara PSI hingga lolos ambang batas parlemen bukanlah pekerjaan mudah.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya