Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep/Ist

Politik

PSI Belum Tentu Lolos Parlemen Sekalipun Jokowi Jadi Ketum

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menghadapi ujian berat dalam perjalanannya sebagai partai politik.

Pengamat politik Arya Fernandes menyebut, meskipun PSI masih memiliki basis suara dari pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peluang untuk lolos ambang batas parlemen dinilai tetap kecil.

“Di tingkat akar rumput, saya meyakini Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di angka 8 sampai 15 persen. Tapi ini biduk terakhir PSI,” kata Arya lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin 30 Juni 2025.


PSI telah dua kali ikut pemilu sejak didirikan pada 2014, namun belum menunjukkan hasil signifikan. Pada Pemilu 2019, PSI hanya meraih 1,9 persen suara dan kembali gagal lolos parlemen di 2024 meski suara naik menjadi 2,81 persen. 

“Sudah dua kali pemilu, tapi suara tidak maksimal,” ujar Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS itu.

Ia menyebut strategi PSI yang mencoba menarik dukungan dengan menyebut diri sebagai "partai Jokowi" juga belum efektif, bahkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan memiliki kekuatan politik besar.

Kini, kata Arya, tantangan PSI semakin berat, apalagi Jokowi tak lagi menjabat Presiden. Meskipun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memimpin PSI sebagai ketua umum, Arya menilai kondisi elektoral tetap tidak mudah.

“Tantangannya sekarang adalah Jokowi tidak lagi presiden, PSI juga harus bersaing dengan partai lain, dan pemilih muda kini mulai dirawat partai-partai besar,” tambah Arya.

Saat ditanya soal kemungkinan Jokowi mengambil alih kepemimpinan PSI secara langsung, Arya menilai hal itu tidak mungkin dilakukan. 

“Kalau dia jadi ketua umum, dia kehilangan kendali ke partai-partai lain. Tidak mungkin juga Jokowi bertarung dengan Kaesang,” tegasnya.

Arya menyimpulkan, bahkan bagi seorang Jokowi, mengangkat suara PSI hingga lolos ambang batas parlemen bukanlah pekerjaan mudah.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya