Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep/Ist

Politik

PSI Belum Tentu Lolos Parlemen Sekalipun Jokowi Jadi Ketum

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menghadapi ujian berat dalam perjalanannya sebagai partai politik.

Pengamat politik Arya Fernandes menyebut, meskipun PSI masih memiliki basis suara dari pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peluang untuk lolos ambang batas parlemen dinilai tetap kecil.

“Di tingkat akar rumput, saya meyakini Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di angka 8 sampai 15 persen. Tapi ini biduk terakhir PSI,” kata Arya lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin 30 Juni 2025.


PSI telah dua kali ikut pemilu sejak didirikan pada 2014, namun belum menunjukkan hasil signifikan. Pada Pemilu 2019, PSI hanya meraih 1,9 persen suara dan kembali gagal lolos parlemen di 2024 meski suara naik menjadi 2,81 persen. 

“Sudah dua kali pemilu, tapi suara tidak maksimal,” ujar Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS itu.

Ia menyebut strategi PSI yang mencoba menarik dukungan dengan menyebut diri sebagai "partai Jokowi" juga belum efektif, bahkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan memiliki kekuatan politik besar.

Kini, kata Arya, tantangan PSI semakin berat, apalagi Jokowi tak lagi menjabat Presiden. Meskipun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memimpin PSI sebagai ketua umum, Arya menilai kondisi elektoral tetap tidak mudah.

“Tantangannya sekarang adalah Jokowi tidak lagi presiden, PSI juga harus bersaing dengan partai lain, dan pemilih muda kini mulai dirawat partai-partai besar,” tambah Arya.

Saat ditanya soal kemungkinan Jokowi mengambil alih kepemimpinan PSI secara langsung, Arya menilai hal itu tidak mungkin dilakukan. 

“Kalau dia jadi ketua umum, dia kehilangan kendali ke partai-partai lain. Tidak mungkin juga Jokowi bertarung dengan Kaesang,” tegasnya.

Arya menyimpulkan, bahkan bagi seorang Jokowi, mengangkat suara PSI hingga lolos ambang batas parlemen bukanlah pekerjaan mudah.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

UPDATE

BEI Atur Strategi Dorong Saham RI Kembali ke Panggung Global

Selasa, 26 Mei 2026 | 08:12

Kakak Beradik di Lubang Buaya Ditemukan Tak Bernyawa Setelah Hanyut di Selokan

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:59

DPR Minta Transisi Tata Niaga Sawit Tak Korbankan Petani

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:41

Meksiko Siap Tampung Timnas Piala Dunia Iran

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:30

Bersih-Bersih FTSE Russell: Empat Saham Indonesia Didepak dari Indeks Global

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:21

STOXX 600 dan DAX Melonjak Berkat Meredanya Risiko Energi

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:03

Utang Kapal dari Inggris

Selasa, 26 Mei 2026 | 06:46

Pemprov Papua Harus Punya Wewenang Beri Izin Tambang

Selasa, 26 Mei 2026 | 06:23

Sembilan Tokoh Didapuk jadi Tim Formatur Kongres Kembali ke UUD 1945 Asli

Selasa, 26 Mei 2026 | 05:59

Wagub Jabar Berharap Persib Bisa Bicara Banyak di Level Asia

Selasa, 26 Mei 2026 | 05:39

Selengkapnya