Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep/Ist

Politik

PSI Belum Tentu Lolos Parlemen Sekalipun Jokowi Jadi Ketum

SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menghadapi ujian berat dalam perjalanannya sebagai partai politik.

Pengamat politik Arya Fernandes menyebut, meskipun PSI masih memiliki basis suara dari pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peluang untuk lolos ambang batas parlemen dinilai tetap kecil.

“Di tingkat akar rumput, saya meyakini Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di angka 8 sampai 15 persen. Tapi ini biduk terakhir PSI,” kata Arya lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin 30 Juni 2025.


PSI telah dua kali ikut pemilu sejak didirikan pada 2014, namun belum menunjukkan hasil signifikan. Pada Pemilu 2019, PSI hanya meraih 1,9 persen suara dan kembali gagal lolos parlemen di 2024 meski suara naik menjadi 2,81 persen. 

“Sudah dua kali pemilu, tapi suara tidak maksimal,” ujar Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS itu.

Ia menyebut strategi PSI yang mencoba menarik dukungan dengan menyebut diri sebagai "partai Jokowi" juga belum efektif, bahkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan memiliki kekuatan politik besar.

Kini, kata Arya, tantangan PSI semakin berat, apalagi Jokowi tak lagi menjabat Presiden. Meskipun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memimpin PSI sebagai ketua umum, Arya menilai kondisi elektoral tetap tidak mudah.

“Tantangannya sekarang adalah Jokowi tidak lagi presiden, PSI juga harus bersaing dengan partai lain, dan pemilih muda kini mulai dirawat partai-partai besar,” tambah Arya.

Saat ditanya soal kemungkinan Jokowi mengambil alih kepemimpinan PSI secara langsung, Arya menilai hal itu tidak mungkin dilakukan. 

“Kalau dia jadi ketua umum, dia kehilangan kendali ke partai-partai lain. Tidak mungkin juga Jokowi bertarung dengan Kaesang,” tegasnya.

Arya menyimpulkan, bahkan bagi seorang Jokowi, mengangkat suara PSI hingga lolos ambang batas parlemen bukanlah pekerjaan mudah.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya