Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

China Longgarkan Impor Makanan Laut Jepang, 10 Prefektur Masih Dilarang

SENIN, 30 JUNI 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China akan mulai mengizinkan impor beberapa produk makanan laut dari Jepang, sebagai bagian dari pencabutan sebagian larangan menyeluruh menyusul pembuangan air limbah Tokyo dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.

Administrasi Umum Bea Cukai mengatakan pada Minggu, 29 Juni 2025, bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Jepang berjanji untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang diekspor ke China dan pengujian independen tidak menunjukkan adanya kelainan.

"Produk dari 10 prefektur masih dilarang," menurut pernyataan tersebut, dikutip dari Japan Times.


10 prefektur yang akan tetap dikenakan larangan juga termasuk Gunma, Tochigi, Ibaraki, Miyagi, Niigata, Nagano, Saitama dan Chiba.

Larangan tersebut diberlakukan ketika Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. mulai membuang air yang mengandung tritium ke Pasifik dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang dilanda kehancuran.

Pada akhir Mei tahun ini, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Beijing mengenai prosedur untuk melanjutkan ekspor produk perikanan Jepang ke China.

Pemerintah China juga mengatakan telah membuat kemajuan substansial dalam perundingannya dengan Jepang. Kedua negara tengah berupaya menyelesaikan ketentuan impor dan perincian lainnya.

Menurut Administrasi Umum Kepabeanan, dokumentasi baru, termasuk sertifikat dari pemerintah Jepang mengenai pemeriksaan bahan radioaktif, akan diperlukan untuk ekspor ke China.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya