Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

China Longgarkan Impor Makanan Laut Jepang, 10 Prefektur Masih Dilarang

SENIN, 30 JUNI 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China akan mulai mengizinkan impor beberapa produk makanan laut dari Jepang, sebagai bagian dari pencabutan sebagian larangan menyeluruh menyusul pembuangan air limbah Tokyo dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.

Administrasi Umum Bea Cukai mengatakan pada Minggu, 29 Juni 2025, bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Jepang berjanji untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang diekspor ke China dan pengujian independen tidak menunjukkan adanya kelainan.

"Produk dari 10 prefektur masih dilarang," menurut pernyataan tersebut, dikutip dari Japan Times.


10 prefektur yang akan tetap dikenakan larangan juga termasuk Gunma, Tochigi, Ibaraki, Miyagi, Niigata, Nagano, Saitama dan Chiba.

Larangan tersebut diberlakukan ketika Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. mulai membuang air yang mengandung tritium ke Pasifik dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang dilanda kehancuran.

Pada akhir Mei tahun ini, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Beijing mengenai prosedur untuk melanjutkan ekspor produk perikanan Jepang ke China.

Pemerintah China juga mengatakan telah membuat kemajuan substansial dalam perundingannya dengan Jepang. Kedua negara tengah berupaya menyelesaikan ketentuan impor dan perincian lainnya.

Menurut Administrasi Umum Kepabeanan, dokumentasi baru, termasuk sertifikat dari pemerintah Jepang mengenai pemeriksaan bahan radioaktif, akan diperlukan untuk ekspor ke China.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya