Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono/Ist
Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat yang belum berfungsi secara optimal sebagai pelabuhan penunjang distribusi logistik nasional disorot Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono.
Padahal, kata Bambang, Pelabuhan Patimban diharapkan mampu membantu Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini memiliki kapasitas 10 juta TEUs (twenty-foot equivalent unit) dan sudah terisi sekitar enam juta TEUs.
Kata Bambang, dengan sisa kapasitas empat juta TEUs, potensi kepadatan di Tanjung Priok sangat mungkin terjadi.
“Pertumbuhan trafik kontainer setiap tahun meningkat sebesar 4-6 persen, atau sekitar 300 ribu TEUs per tahun," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu 29 Juni 2025.
Jika tren ini terus berlanjut dalam 15 tahun ke depan tanpa adanya antisipasi, kata Bambang, Tanjung Priok dipastikan akan mengalami kelebihan kapasitas, baik dari sisi kapal maupun depo kontainernya, termasuk akses keluar-masuk pelabuhan yang bisa mengalami kemacetan parah.
"Ini yang disebut kongesti, dan bisa menghambat ekonomi nasional," kata Bambang.
Situasi ini, lanjut Kapoksi Komisi VII DPR RI ini, memperkuat urgensi untuk segera mengaktifkan Pelabuhan Patimban untuk kepentingan distribusi logistik industri di sekitar Karawang, Subang.
Namun hingga saat ini belum ada satu pun kapal kontainer yang dilayani di pelabuhan tersebut. Dikarenakan
crane dermaga maupun
crane depo belum terpasang.
“Ini sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda, terlebih, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban telah mencapai Rp30 triliun, jauh lebih besar dibanding pembangunan pelabuhan lain seperti Makassar New Port, Ambon, Semarang New Port, dan Kuala Tanjung yang rata-rata biaya pembangunannya tidak lebih dari Rp5 triliun," kata Bambang.
"Tetapi pelabuhan-pelabuhan tersebut telah beroperasi dan berproduksi, karena telah terpasang fasilitas utama seperti
crane di depo kontainer, dermaga maupun depo," sambungnya.
Oleh karena itu, sambung Bambang, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketidakwajaran pembangunan Pelabuhan Patimban oleh pemerintahan sebelumnya.
“Pemerintahan saat ini harus melakukan audit atas pembangunan pelabuhan tersebut, karena sampai sekarang belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Bambang.
Padahal, lanjut Bambang, saat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2020, Pelabuhan Patimban ditargetkan mampu mengakomodasi 400 ribu TEUs. Seiring waktu, kapasitas tersebut seharusnya telah meningkat menjadi tujuh juta TEUs pada akhir 2024 dan mencapai kapasitas penuh pada 2025.
Lebih jauh, proyek ini sejatinya merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga harus terintegrasi dengan PSN lainnya, seperti kawasan industri Subang Smart Politan.
"Integrasi tersebut disinyalir masih mengalami stagnasi dari sisi fungsional. Hal ini juga perlu menjadi perhatian dan bagian dari audit menyeluruh oleh pemerintahan yang tengah berjalan," tutup Bambang.
