Berita

Beathor Suryadi (kanan) bersama Ahmad Yani (kiri)/Repro

Politik

Waktu Kampanye Pilwalkot Solo, Jokowi Pakai Gelar Drs dan Ir

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi mengaku telah mendapatkan data terbaru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan langsung Beathor dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bicara Dr Ahmad Yani SH berjudul "Beathor Suryadi Buka Data dan Bukti Dugaan Ijazah Palsu Jokowi" yang diunggah pada Sabtu, 28 Juni 2025.

"Saya punya dua informasi. Ini data terbaru. Yang terbaru itu dapat dari tadi Mas Taufik (penggugat ijazah Jokowi di PN Solo)," kata Beathor seperti dikutip RMOL, Minggu, 29 Juni 2025.


Beathor mengaku sudah menanyakan kepada seseorang bernama Taufik dimaksud dan kepada warga Solo terkait penggunaan titel Jokowi selama 10 tahun menjadi Wali Kota Solo.

"Nah, terus saya juga menanyakan kepada warga Solo pada waktu dua kali Jokowi berkampanye, spanduknya, stikernya, kaosnya, kartu namanya, balihonya, di depannya ada apa. Nah, terus Mas Taufik berkomunikasi katanya dengan Ketua KPU Solo. Katanya dia (Jokowi) pakai dua-duanya, sebagaimana keadaan saja. Jadi, pakai Drs, kadang-kadang pakai Ir," terang Beathor.

"Nah, dari penjelasan Mas Taufik kemarin itu, bahwa itu pakai Drs, pakai Ir. Saya melihatnya begini, Selama Jokowi berkuliah di UGM lima tahun, dan lulus diwisuda, dapat Ir. Kok dipakainya Drs? Drs-nya itu dari mana? kampus mana? Kok UGM-nya disingkirkan?" sambungnya.

Beathor pun mengungkapkan terkait proses pendaftaran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

"Pada waktu 2012, Tim Solo itu kan datang, menyatakan tidak punya dokumen. Nah, Karena kalimatnya bilang tidak punya dokumen, maka harus kita bikin tim untuk dibuat," tutur Beathor.

Beathor menjelaskan, suatu waktu terjadi pertemuan antara tim Solo dengan tim DKI. Tim DKI kata Beathor, menunjuk seseorang bernama Denny untuk melayani kebutuhan tim Solo yang mengutus seseorang bernama Widodo.

"Jadi, Widodo dan Denny ini sering ketemu juga dengan Jokowi. Dia bilang begitu. Kami tidak punya dokumen. Maka dibentuklah. Nah, itulah proses. Jadi, Denny adalah orang yang ikut membikin draft. Karena Denny orang Jakarta bukan orang Solo dan segala macam, maka dokumen itu jadi macam-macam. Ada umur mamaknya dengan si Jokowi hanya selisih 11 tahun. Berarti katakan asal bikin. Berarti kan tidak jelas," ungkap Beathor.

"Jadi, ada lagi dokumen-dokumen lain yang dibikin yang tidak pas. Tapi yang dijadikan inti adalah dokumen sekolah. Terus dibikinlah dengan foto-foto. Jadi, mungkin Widodo membawa foto banyak yang wajahnya sama. Jadi, SD, SMP, SMA, kampus," sambungnya.

Beathor menyebut bahwa, KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu.

"Nah, dilacaklah ini ke KPU Solo, sama kawan KPU DKI. Katanya hilang. Nah, karena itu hilang. Nah, padahal legalisir itu kan katanya harus dikonfirmasi. Katanya kan stempel basah. Stempel basah itu akan menjadi lebih basah kalau dari Pramuka, karena lebih dekat dibandingkan dengan ke Jogja, sudah kering di jalan kan?" tutur Beathor.

Beathor mengaku melakukan investigasi itu karena merasa terganggu dengan adanya desakan yang menyebut bahwa PDIP harus bertanggung jawab karena telah mengusung Jokowi hingga menjadi presiden.

"Saya terganggu. Kalau PDI tanggung jawab, saya lacak. Jadi, saya lacak tuh, ke sana, ke sini, ke sana, saya temuin. Nah, muncul si Bambang Tri itu merepotkan Jokowi setelah dia periode kedua atau kesatu di Solo itu. Nah, jadi muncul lah nama si Bambang Tri ini bahwa Jokowi tidak punya dokumen apapun. Nah, dari situlah terus mekar kan, muncul Roy sama dengan kawan-kawan ini melakukan investigasi itu. Nah, saya menjadi ikut itu karena saya mencari jawaban. Ini diterbitkan di mana? Oleh siapa?" lanjut Beathor.

Beathor pun menyoroti investigasi yang dilakukan Roy Suryo dkk yang telah berdialog dengan pemilik kos di Pasar Pramuka.

"Nah berarti kan ketemu apa yang saya lacak. Di Solo-nya saya menemukan jawaban dari Ketua KPU Solo bahwa Jokowi menggunakan dua titel, Drs dengan Ir. Nah dari situ kan terus kita lacak ke Jakarta siapa-siapa ketemu tim Solo. Terus kita menemukan lagi jawaban bahwa itu dilakukan di Pasar Pramuka. Jadi apa yang saya lakukan bahwa itu di Pasar Pramuka dikuatkan dengan munculnya nama Pak Iman ini. Bahwa dia pemilik kios dan dia profesor. Jadi apa lagi yang mau saya lakukan kan sudah selesai," pungkas Beathor.




Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya