Terpenting Jaga Legitimitas Demokrasi Usai Putusan MK

Perpanjangan atau pemendekan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah menyusul adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, harus mengedepankan aspek demokrasi.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, masyarakat harus mengawal ketat regulasi baru yang dapat memperpanjang masa jabatan wakil rskyat dan kepala daerah itu.

"Perpanjangan atau pemendekan masa jabatan tanpa pemilu harus dijaga ketat dalam kerangka legitimasi rakyat," kata Jeirry kepada wartawan, Minggu 29 Juni 2025.

Ia meminta agar seluruh proses transisi aturan baru ini  dilandasi undang-undang yang jelas, melibatkan partisipasi publik yang luas, dan menghindari kesan bahwa perubahan ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek.

"Dengan desain baru pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal yang dijadwalkan pada 2029 dan 2031, Indonesia memasuki fase penting dalam menata ulang sistem kepemiluan yang lebih efisien dan demokratis," kata Jeirry.

Namun, lanjut Jeirry, keberhasilan desain ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga konstitusionalitas, menghormati prinsip kedaulatan rakyat, dan menghindari tafsir hukum yang oportunistik.

"Kami mendorong agar setiap langkah transisi dilakukan secara terbuka, legal, dan akuntabel agar reformasi pemilu tidak justru menggerus legitimasi demokrasi itu sendiri," tutup Jeirry.