Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo didampingi tim hukumnya/Ist

Politik

Bantahan Tim Hukum Jokowi Bertentangan dengan Akal Sehat

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 08:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rangkaian fakta yang diungkapkan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, bakal sulit dibantah ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka dan tim hukumnya.

Demikian disampaikan peneliti media dan politik yang dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 29 Juni 2025.

"Bantahan apa pun yang akan dikemukakan pasti tidak akan dipercayai publik karena bertentangan dengan akal sehat," kata Buni Yani.


Buni Yani mendorong aparat penegak hukum menelusuri lebih lanjut pernyataan  politikus senior PDIP Beathor Suryadi.


"Polisi jangan bukan malah fokus untuk mentersangkakan Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, Rismon Sianipar, Rizal Fadillah, Eggi Sudjana, dan Kurnia," kata Buni Yani.

Dengan perkembangan terbaru ini, Buni Yani berpendapat, sekuat apa pun Bareskrim Polri mencoba menyelamatkan Jokowi, maka usaha itu akan sia-sia. 

"Fakta-fakta ini sudah setengah matang yang seharusnya ditindaklanjuti bila sungguh ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah fakta-fakta yang masih bisa ditelusuri karena para pelakunya masih ada," kata Buni Yani.

Sebelumya, Beathor Suryadi juga mengungkap pencetakan ulang ijazah Jokowi direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta. 

Dari pihak Solo, ada tiga orang, David, Anggit, dan Widodo. Sementara, kader PDIP DKI Jakarta, di antaranya Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto.

“Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Denny dan Widodo,” kata Beathor.

Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

“Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya