Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Posisi Jokowi Terkunci Gegara Ijazah Pasar Pramuka

MINGGU, 29 JUNI 2025 | 07:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi mengungkap soal dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, membuat suami Iriana Jokowi tidak berkutik.

Momen pencetakan ijazah itu dilakukan tim sukses Jokowi menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

"Ibarat pesawat tempur, posisi Jokowi kini sudah terkunci mati. Jokowi menunggu tombol rudal ditekan yang akan mengubur seluruh sejarah kelamnya untuk selamanya," kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 29 Juni 2025.


Buni Yani mengatakan, posisi Jokowi terkunci setelah data baru mengenai ijazah palsunya semakin menemukan titik terang yang membuat puzzle pemalsuan itu semakin menemukan bentuk dan konstruksi hukum.

"Pernyaaan Beathor Suryadi yang secara blak-blakan mengungkap jejak ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka membuat kasus ini semakin menemukan kejelasan hukum dan tindak pidana," kata Buni Yani.

Menurut Buni Yani, rakyat semakin tidak sabar menunggu akhir drama ijazah palsu ini karena dari hari ke hari alur ceritanya semakin nyata dan tak terbantahkan. 

"Jokowi mau mengelak seperti apa pun, mau lari ke mana pun, kini semakin susah. Berbagai front sudah menyerang pengakuan palsu dan membongkar kebohongannya. Publik semakin berani dan semakin yakin karena Jokowi memiliki riwayat kebohongan akut yang Panjang," pungkas Buni Yani.

Sebelumya, Beathor Suryadi juga mengungkap pencetakan ulang ijazah Jokowi direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta. 

Dari pihak Solo, ada tiga orang, David, Anggit, dan Widodo. Sementara, kader PDIP DKI Jakarta, di antaranya Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto.

“Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Denny dan Widodo,” kata Beathor.

Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

“Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor.




Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya